KPK: 38 Anggota DPRD Sumut Terima Fee Rp300-350 Juta dari Gatot Pujo

Redaksi Redaksi
KPK: 38 Anggota DPRD Sumut Terima Fee Rp300-350 Juta dari Gatot Pujo
ist.
Ketua KPK Agus Raharjo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) sebagai tersangka kasus suap. Masing-masing dari anggota legislatif itu diduga menerima komisi (fee) sebanyak Rp300-350 juta dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut indikasi penerimaan fee itu didapat dari beberapa fakta dan sejumlah alat bukti, seperti keterangan saksi, surat, serta barang elektronik. Uang itu diberikan terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang mereka sebagai anggota DPRD Sumut.

"(Sebanyak) 38 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp300-350 juta dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).

Ia menekankan, Gatot memberikan hadiah atau janji tersebut dengan maksud memengaruhi beberapa kewenangan dan fungsi dari DPRD Sumut. Di antaranya adalah persetujuan Iaporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut.

Persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Sumut, pengesahan APBD 2014 dan 2015 oleh DPRD, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD pada 2015.

Agus menambakan, dalam kasus ini, Gatot di luar sangkaan lainnya telah divonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 104/Pld.5us.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan.

"Yang bersangkutan kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN. Pada Juli 2017, jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menjalani pidana," papar Agus.

Adapun ke-38 anggota DPRD Sumut itu yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser, dan Dermawan Sembiring.

Lalu Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.

Atas perbuatan tersebut, mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(okezone.com)

Tag:
DPRDsumutberjamaahkorupsi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini