Di Depan Tito, DPRA Ingatkan Kekhususan Aceh soal UU Ciptaker

Redaksi Redaksi
Di Depan Tito, DPRA Ingatkan Kekhususan Aceh soal UU Ciptaker
(Foto: CNN Indonesia/Dani Randi)
Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin meminta pihaknya dilibatkan dalam penyusunana aturan turunan Omnibus Law.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengingatkan hak istimewa Aceh terkait penyusunan aturan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin berharap aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperhatikan aturan yang berlaku di Aceh.

"Kami mengharapkan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang merupakan tindak lanjut dari undang-undang tersebut agar dapat mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh," kata dia, dalam Sidang Paripurna DPRA, Banda Aceh, Kamis (5/11).

Dalam sidang yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu, Dahlan menjelaskan DPRA wajib dilibatkan dalam setiap kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pemerintahan Aceh. Hal itu merujuk pada pasal 8 UU Pemerintahan Aceh.

Bahwa, DPRA wajib dilibatkan dalam konsultasi dan pertimbangan terkait rencana persetujuan internasional, rencana pembentukan undang-undang oleh DPR, atau kebijakan administratif pemerintah pusat yang berdampak pada pemerintahan Aceh.

"Berangkat dari hal tersebut, kami sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk mengikutsertakan kami dalam proses perumusan legal policy tersebut," ujar politikus Partai Aceh itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang itu diteken saat gelombang penolakan masyarakat masih berlangsung.

Penolakan datang dari berbagai daerah, termasuk Aceh. Aliansi Buruh Aceh menolak omnibus law iti karena akan merugikan buruh Aceh.

Mereka bersikukuh akan tetap berpedoman pada qanun (perda) ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2014 di Aceh. Aturan itu dinilai sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jika Pemerintah Aceh punya keinginan yang kuat untuk melindungi pekerja di Aceh, UU 11 tahun 2006 memberikan jalan dan qanun sebagai petunjuk tekhnis yang bisa kita jalankan soal ketenagakerjaan di Aceh," ujar Sekretaris Aliansi Buruh Aceh Habibie Insuen kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/10).

(CNNIndonesia.com)

Tag:
UUtolak
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini