Anies Terapkan PSBB Total, Ini Buka-bukaan Satgas Covid-19

Redaksi Redaksi
Anies Terapkan PSBB Total, Ini Buka-bukaan Satgas Covid-19
(Tangakapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Foto: Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito

JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengomentari rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020). Menurut Wiku, penerapan PSBB total tidak terlepas dari peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 selama pemberlakuan PSBB transisi.

Dalam keterangan pers dari Kantor Presiden, Jakarta, dia mengungkapkan, sebelum PSBB, kasus konfirmasi positif Covid-19 di ibu kota relatif masih rendah. Hal itu terlihat pada PSBB tahap I, II, dan II.

"Akan tetapi, ketika (PSBB) transisi kasusnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu," kata Wiku.

Ia menambahkan, selama lima pekan terakhir, lima kota di Jakarta tetap berada di zona merah. Hal itu menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang tinggi sehingga diperlukan pengetatan.

"Dan kalau kita lihat dari kondisi tersebut mari kita jadikan ini adalah sarana pembelajaran kita bersama dan pembatasan aktivitas ini sudah seharusnya kita lakukan bersama sejak awal supaya bisa menekan kasus positif ini dan juga kematian dan tapi ternyata kondisi itu belum sempurna terjadi di beberapa waktu yang lalu," kata Wiku.

"Dan kita harus menerima kenyataan ini dan kita harus mundur satu langkah untuk bisa melangkah kembali ke depan dengan lebih baik dalam kehidupan yang lebih normal. Maka dari itu mari kita bangun kedisiplinan bersama jika kondisi ini tidak ingin terulang kembali.

Ia mengungkapkan langkah PSBB merupakan satu tahap dari lima tahap prinsipil dalam pembukaan suatu sektor. Hal itu mengacu kepada perintah Presiden Joko Widodo.

"Untuk membuka aktivitas ekonomi berupa sektor harus dilakukan prakondisi, kemudian timing, berikutnya prioritas, selanjutnya koordinasi pusat daerah dan monitoring evaluasi. Jadi yang terjadi di DKI melihat kondisi yang ada dan menentukan kapan akhirnya akan dibuka dan dilakukan prioritas secara bertahap, dan lakukan koordinasi," ujar Wiku.

"Dan memang dalam monitoring evaluasi kita perlu bekerja sama lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar betul-betul kondisi yang risikonya tinggi dan langsung dalam waktu cukup lama. Itu adalah alarm yang harus kita ambil untuk lakukan pengetatan yang lebih tinggi agar kondisi terkendali," lanjutnya.

Semua ini, menurut Wiku, tentu perlu partisipasi masyarakat.

Terkait dengan ketersediaan tempat tidur ruang isolasi dan ICU, dia mengklaim bisa dikendalikan dengan baik. Semua itu dengan catatan proses preventif dan promotif bisa dilakukan dengan baik agar kasus terkendali dan tidak banyak masyarakat yang menjadi korban dan sakit

"Demikian manajemen rumah sakit atau daerah lain tentu ini pengalaman penting seluruh daerah agar memonitor tingkat penggunaan tempat tidur ruang isolasi di masing-masing tempat. Apabila sudah meningkat dan dialihkan ke rumah sakit rujukan," kata Wiku.

(CNBCIndonesia.com)

Tag:
jakarta
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini