Akar Polemik Puan-Sumbar: Sentimen PRRI dan Kalah Suara PDIP

Redaksi Redaksi
Akar Polemik Puan-Sumbar: Sentimen PRRI dan Kalah Suara PDIP
(CNN Indonesia/Andry Novelino)
Polemik pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait Sumbar dinilai karena dipicu berbagai faktor, salah satunya sentimen sejarah dan rendahnya suara partai.

JAKARTA - Sejarawan Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai polemik pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat mendukung negara Pancasila dipicu berbagai faktor.

Akar masalah, menurut Asvi, tak hanya soal suara PDIP di daerah pemilihan Sumbar. Sentimen masa lalu pada era pemerintah Presiden Sukarno dengan masyarakat Sumbar disebut turut menyumbang polemik tersebut.

Sejarah yang dimaksud berkaitan erat dengan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan di Sumatera Barat pada era Pemerintahan Sukarno 1958.

Permasalahan masa lalu itu menurut Asvi menjadi salah satu pemantik pernyataan Puan sebelumnya yang seolah menganggap warga Sumbar tak Pancasilais.

"Jadi ini ada kaitan dari sisi PRRI. Pemerintah pusat era Sukarno dianggap sebagai aktor yang menumpas PRRI, dan PDIP ini partai yang didirikan oleh keluarga Sukarno," kata Asvi melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).

Saat itu, warga Minang mengalami trauma usai pemberontakan PRRI. Muncul sentimen yang berimbas kepada hak demokrasi warga Sumbar. Bahkan menurut Asvi, sejumlah orang lokal sengaja memberikan nama anak mereka dengan nama Jawa agar merasa aman saat itu.

"Setelah PRRI itu orang-orang Sumbar tidak pernah diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan strategis. Jadi mereka semacam dianggap ancaman oleh Pemerintah Pusat," kata pria asal Bukittinggi, Sumatera Barat itu.

Persoalan berlanjut pada kecondongan politik warga Sumbar. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut menyoroti pilihan politik warga Sumbar. Mega mengatakan ada beberapa daerah yang sebagian besar warganya enggan memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP.

Menurut Asvi, hal itu juga disebabkan polemik peristiwa masa lalu. Saat masa Orde Baru dan awal reformasi, masyarakat Sumbar condong memilih Golkar. Namun dalam dua periode terakhir ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seolah mendominasi kancah perpolitikan di Sumbar.

"Dua periode belakangan ini, masuk di situ PKS, ini mempunyai dampak PKS sebagai partai oposisi yang berlawanan dengan pusat dan PDIP, dan itu mempengaruhi," kata dia.

Tak hanya itu, saat Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 mayoritas masyarakat Minang mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Mereka enggan memilih Joko Widodo yang berasal dari PDIP.

Hal itu menurut Asvi juga dipengaruhi faktor sentimen, sebab Prabowo merupakan anak Sumitro Djojohadikusumo yang notabenenya seorang tokoh PRRI.

"Pilpres 2019 Prabowo menang mutlak di Sumbar, kenapa bisa begitu? Menurut saya karena digerakkannya faktor sentimen PRRI," jelas Asvi.

Sementara, Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai pangkal pernyataan Puan sebelumnya juga bisa dipicu dari suara PDIP yang tidak mendapat respons baik di Sumbar.

"Saya pikir pernyataan [Puan] tersebut terkait jumlah suara PDIP yang selalu kecil saat pemilu 2014 dan pemilu 2019 di Sumatera Barat," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/9).

Ia menilai kompetisi identitas Sumbar sangat kuat dengan benteng politik Islam. Oleh sebab itu, PKS dapat dengan mudah mendominasi perpolitikan di tanah Minang itu.

Selain itu, Wasisto mengatakan kasus intoleransi seperti pelarangan Natal yang pernah terjadi di Nagari Sikabau, Sumbar, dapat menjadi salah satu faktor yang membuat Puan seolah menganggap masyarakat Minang tak mendukung Pancasila.

"Hal penguatnya adalah rendahnya toleransi beragama di Sumbar berdasarkan pada indeks skor kerukunan beragama versi Kemenag 2019 lalu," ujarnya.

Menurut Wasisto, Puan secara tidak langsung menegur dengan sindiran halus kepada masyarakat Sumbar untuk berbenah terutama dalam beberapa kasus intoleransi yang terjadi.

Polemik ini muncul ketika Puan mengatakan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Hal itu ia sampaikan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada Serentak 2020.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9).

Namun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan lebih jauh tentang pernyataan Puan.

"Maksud Mbak Puan, agar seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan. Tidak hanya di Sumbar, tapi juga Jatim, Jakarta, dan seluruh wilayah NKRI, Pancasila harus dibumikan," ujar Hasto.

Juru Bicara PKS Handi Risza menganggap pernyataan Puan telah menyinggung perasaan masyarakat Sumbar.

Politikus asal Padang ini mendesak Puan meminta maaf kepada masyarakat Sumbar atas pernyataannya itu.

"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataannya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," ucap Handi dalam keterangannya.

Handi pun turut mempertanyakan ingatan Puan terhadap sosok Mohammad Natsir. Ia meminta Puan tidak melupakan jasa Mohammad Hatta dan Natsir sebagai bapak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dengan mosi integralnya menyelamatkan keutuhan NKRI.

(CNNIndonesia.com)

Tag:
polemikpuanSumbar
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini