80 Koruptor Dapat Remisi Natal

Redaksi Redaksi
80 Koruptor Dapat Remisi Natal
Antara/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah aktivis menolak remisi untuk koruptor dan bandar narkoba (ilustrasi).

JAKARTA - Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Adek Kusmanto mengungkapkan dari 9.333 narapidana yang mendapatkan remisi Hari Raya Natal 2017, 80 di antaranya merupakan narapidana kasus tindak pidana korupsi.

"Ada 80 koruptor yang mendapatkan remisi," kata Adek saat dihubungi Republika.co.id, Senin (25/12).

Dari 80 narapidana koruptor tersebut, sambung Adek, tiga diantaranya adalah mantan Wali Kota Tomohon tahun 2005-2010, Jefferson Soleiman Montesque Rumanjar, Hardi Stefanus dan Dandung Pamularno.

Adek menerangkan, untuk Jefferson yang terjerat kasus jual-beli predikat WTP di Tomohon itu mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari. Ini merupakan remisi tahun kelima Jefferson yang saat ini mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.

Kemudian, untuk Hardi Stefanus yang terjerat kasus suap satelit Bakamla diberikan remisi 1 bulan. Pegawai dari PT. Melati Technofo Indonesia itu telah memenuhi syarat dan sudah mendapatkan pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara untuk Dandung Pamularno yang terjeratkasus suap PT Brantas Abipraya mendapatkan remisi 1 bulan. Mantan Senior Manager PT Brantas Abipraya itu telah memenuhi syarat dan mendapatkan pertimbangan dari KPK.

Dari 80 koruptor yang mendapatkan remisi, advokat OC Kaligis pada hari raya Natal ini, belum mendapatkan remisi. "Belum dapat remisi natal karena belum memenuhi syarat seperti belum jadi justice collaborator dan belum menjalani 1/3 pidana," jelas Adek.

Adek menerangkan, pemberian remisi bagi narapidana ataupun tahanan yang beragama Kristen dan Katolik mengacu kepada UU No.12 Thn 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam pasal 14 (i) menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapat remisi apabila menenuhi syarat administratif dan subtantif.

Selain itu, pemberian remisi juga diberikan sesuai Permenkumdan Ham No.21 tahun 2016. Dalam Permenkumham nomor 21 tahun 2016, warga binaan harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana serta telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan sesuai Pasal 3 Ayat 1 permenkumham no. 21 thn 2013.

Sementara itu, syarat berkelakuan baik baru terpenuhi apabila tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bukan terakhir serta telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan predikat baik.

Khusus untuk Dandung dan Hardy, pemberian remisi sudah disesuaikan dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi bagi koruptor, narkoba, dan teroris serta mendapat pertimbangan KPK.

Diketahui, dari 15.748 narapidana dan tahanan beragama Kristen dan Katolik, sebanyak 9.333 narapidana dan tahanan mendapat remisi Hari Raya Natal 2017. Sebanyak 175 narapidana mendapatkan remisi bebas. Sedangkan 9.158 orang lainnya masih harus menjalani sisa pidananya di lapas dan rutan.

Dari 9.158, sebanyak 2.338 narapidana mendapatkan remisi selama 15 hari. Kemudian, 5.895 narapidana mendapatkan remisi selama 1 bulan, 745 narapidana mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari dan 180 narapidana lainnya mendapatkan remisi 2 bulan.

(republika.co.id)

Tag:
koruptornatalremisi
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini