UPT KPH Tahura Akan Surati PKS Untuk Menolak TBS Dari Kawasan Hutan

Redaksi Redaksi
UPT KPH Tahura Akan Surati PKS Untuk Menolak TBS Dari Kawasan Hutan
kompasriau.com

PEKANBARU - Dampak dari kerusakan kawasan hutan lindung Minas Tahura SS Hasyim, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kesatuan Pemangku Hutan (Ka.UPT-KPH) Taman Hutan Raya (Tahura) SS. Hasim Zailani mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menyurati seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang selama ini membeli TBS (tandan buah sawit) hasil panenan kawasan hutan lindung Tahura SS. Hasyim, supaya tidak membeli TBS lagi dari hasil panenan yang berasal dari kawasan lindung Tahura SS. Hasyim tersebut.

“Langkah yang diambil UPT KPH Tahura SS untuk melarang PKS membeli TBS hasil panenan kebun sawit dari kawasan hutan lindung, sebagai tindak lanjut sanksi dari UU. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,”tegas Zailani via telepon genggamnya kepada awak media ini, Selasa (27/03/2017).

Menurut Zailani, langkah melarang PKS membeli TBS dari kawasan hutan tersebut, untuk membuat efek jera para pengusaha kebun sawit ilegal yang berada dalam kawasan hutan lindung Minas Tahura SS. Hasyim.

”Saat ini UPT  KPH Tahura berupaya untuk menyelamatkan kawasan Tahura yang tersisa sekitar 2.000 hektar tersebut, berupaya memulihkan kembali kawasan lindung Tahura tersebut melalui binaan UPT KPH Tahura, dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan,”terang Zailani.

Berdasarkan Kepmenhut dan Perkebunan RI, Nomor : 348/KPTS-II/1999 tanggal 14 Mei 1999 luas kawasan Tahura SS. Hasyim 6.170 hektar, meliputi 2 Kabupaten dan 1 Kota, sementara yang telah digarap dan dikelola oleh oknum pengusaha “nakal” untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit secara illegal, tanpa Izin Pelepasan dari Kementerian LH Kehutanan RI, sekitar 4000 an hektar, ungkap Zailani.

Dikatakan Zailani, dalam beberapa pekan ini UPT KPH Tahura SS. Hasyim secara rutin melakukan razia di kawasan Tahura dan dari hasil razia tersebut sejumlah rumah dalam kawasan Tahura telah dirobohkan, kemudian memberikan peringatan keras terhadap para cukong yang memiliki kebun sawit dalam kawasan hutan lindung Minas Tahura SS. Hasyim

“Dalam penegakan hukum terkait Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan UPT KPH Tahura, tidak akan mentolerir para cukong penggarap kawasan Tahura itu,” tegas Zailani lagi.

Kebijakan yang dilakukan oleh Kepala UPT KPH Minas Tahura melakukan razia dan merobohkan rumah-rumah warga yang berada dalam kawasan lindung Tahura mendapat kritikan dari berbagai pihak, pasalnya rumah-rumah permanen dengan konstruksi beton tidak dibongkar dibiarkan berdiri megah. Kemudian kolam tambak ikan milik PT.Tambak Seraya (Panca Eka group) yang jumlahnya seratusan kolam ikan milik perusahaan Panca Eka group berdiri di dalam kawasan lindung Tahura SS. Hasim juga dibiarkan.

Perusahaan membangun tambak ikan dengan membendung sungai di kawasan tersebut, tujuannya untuk mengairi tambak ikan milik perusahaan tersebut dikabarkan pembangunan kolam ikan dan bendungan tanpa izin pelepasan dari Kementerian LH Kehutanan RI.

UPT KPH Tahura dalam penegakan hukum tentang kehutanan dinilai melakukan “tebang  pilih” ada apa, kenapa terjadi pembiaran, terhadap rumah-rumah permanen dan kolm ikan dalam kawasan lindung tersebut.

Keterangan yang dihimpun awak media ini menyebutkan bahwa kebijakan UPT KPH Minas Tahura melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum akan dilapor ke DPR-RI, Kementerian LH Kehutanan dan Komisioner Ombudsman di Jakarta,”ungkap sumber yang layak dipercaya kepada awak media ini, Rabu 28/03/2018.

(kompasriau.com)

Tag:
KPHtahuraUPT
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini