Perusahaan Perekrut ABK WNI yang Dieksploitasi Kapal China Dilaporkan ke Mabes Polri

Redaksi Redaksi
Perusahaan Perekrut ABK WNI yang Dieksploitasi Kapal China Dilaporkan ke Mabes Polri
(Screebgrab: YouTube/MBC)
Jenazah ABK WNI di kapal pencari ikan China dilarung ke laut.

JAKARTA - Margono-Surya and Partners (MSP) Law Firm melaporkan tragedi kematian empat anak buah kapal (ABK) Long Xing 629 asal Indonesia ke Mabes Polri. Polisi diminta usut tuntas kematian pekerja migran Indonesia (PMI) itu.

"Kami melaporkam atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran yang terjadi di kapal Long Xing 629," kata Pengacara Ricky Margono di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Ricky menuturkan, rekannya David Surya awalnya menerima informasi tentang tragedi meninggalnya empat ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera China, Long Xing 629 pada 30 April 2020 pukul 17.45 WIB. Informasi itu didapat dari Pengacara Publik Korea Selatan, Jong Chul Kim yang berasal dari organisasi Advocates for Public Interest Law (APIL).

"Yang bersangkutan berkonsultasi kepada MSP mengenai tragedi tewasnya empat ABK asal WNI yang bekerja di kapal Long Xing 629," ujar Ricky.

Tiga ABK meninggal dan jenazahnya dilarung di perairan Samoa. Ketiga ABK itu yakni Al Fattah yang meninggal September 2019 karena sakit dan Sefri asal Palembang. Lalu, Ari yang meninggal Februari 2020 lalu.

"Satu ABK lainnya meninggal di Korea Selatan setelah almarhum pindah kapal dan pergi ke rumah sakit," kata Ricky.

ABK itu yakni Effendi Pasaribu. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit di Korea Selatan untuk mendapat perawatan, namun nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal karena sakit pneumonia.

Pengacara Publik Korea Selatan, Jong Chul Kim mengirimkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Effendi Pasaribu melalui pesan singkat ke David Surya. Kemudian David memberikan pendapatnya dari aspek hukum internasional seperti Konvensi International Labour Organization (ILO) mengenai seafarer, seaman dan, hukum nasional Indonesia.

"Yakni perjanjian kerja laut, perdagangan orang, dan perlindungan terhadap pekerja migran," ucapnya.

David Surya kembali dihubungi Jong Chul Kim dan salah satu lawyer dari Law Firm di Korea Selatan yang mewakili Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) pada Kamis, 7 Mei 2020 dan hari ini Jumat, 8 Mei 2020. Saat ini investigasi di Korea Selatan sedang berlangsung.

Terlapor yang masih dalam penyelidikan diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 atau Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.

MSP menduga ada indikasi perjanjian kerja laut (PKL) Effendi Pasaribu dibuat secara bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2016, yakni Pasal 11 ayat 1. PKL itu diduga belum diperiksa oleh perwakilan negara Indonesia di China.

Kemudian, upah Effendi dalam PKL disebutkan sebesar 300 USD per bulan. Dengan perincian uang yang dikirim kepada keluarga 150 USD; 100 USD disimpan oleh pemilik kapal Long Xing, dan 50 USD diambil diatas kapal setelah kapal sandar.

"Kemudian ada jaminan sebesar 800 USD yang harus dibayarkan almarhum kepada recruitment agency di Indonesia," ucapnya.

Tak hanya itu, Effendi harus mengeluarkan biaya 600 USD yang dikurangi dari upah per bulan untuk membayar penggantian biaya dokumen kepada recruitment agency di Indonesia. Effendi terancam denda sebesar 1.600 USD jika berhenti kerja dan 5.000 USD jika pindah kapal.

"Sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan informasi langsung dari Jong Chul Kim dan telah menerima dokumen salinan PKL Effendi, maka MSP membuat laporan dugaan TPPO kepada polisi untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh, agar peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari," katanya.

Ada tiga perusahaan yang bertanggung jawab atas keberangkatan empat ABK tersebut. Perusahaan itu yakni PT Lakemba Perkasa Bahari, PT Alfira Perdana Jaya (APJ), dan PT Karunia Bahari. Namun, Ricky belum mau menyebutkan nama perusahaan yang dilaporkan.

"Kami belum mau menyebutkan nama perusahaan karena khawatir kabur dan lepas tanggung jawab. Yang penting kami melaporkan. Jangan biarkan kematian empat orang ABK asal Indonesia ini menjadi sia-sia," kata dia.

(iNews.id)

Tag:
abkdipolisikanperusahaan
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini