PK Ahok Kandas di Tangan Hakim Agung Artidjo Alkostar

Redaksi Redaksi
PK Ahok Kandas di Tangan Hakim Agung Artidjo Alkostar
(foto: Antara)
Terpidana Penodaan Agama, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok

Mahkamah Agung (MA) resmi menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terkait kasus penodaan agama. Juru bicara MA Suhadi mengatakan, putusan itu dilakukan sekira 16.00 WIB.

“Pertimbangan semua alasannya tidak dapat dibenarkan oleh majelis, jadi ditolak. Gimana detilnya, ya nanti dilihat di web MA,” kata Suhadi saat dikonfirmasi, Senin (26/3/2018).

Dalam sidang putusan tersebut, tiga hakim agung secara bulat telah menolak permohonan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Setelah putusan sidang PK ini, maka proses hukum selanjutnya adalah Ahok wajib menjalani sisa masa hukuman atau tahanan.

"Kalau sudah ditolak ya sudah, selesai dong. Jalani proses hukum saja," kata Kepala Biro Humas MA Abdullah.

Dalam pengajuan PK Ahok, diketahui banyak yang pro maupun kontra. seperti menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar mengatakan, pengajuan PK tersebut merupakan hak bagi siapapun mereka yang memiliki status narapidana.

"Ahok atau siapa pun yang berstatus narapidana mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK)," kata Fickar saat di konfirmasi Okezone, Minggu, 18 Februari 2018.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengatakan, dirinya menghormati langkah hukum yang diambil mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama masih dalam koridor hukum.

Namun, ia menuturkan, dalam PK harus ada bukti-bukti baru atau novum untuk mengajukan PK. Dalam hal ini katanya Ahok tidak memiliki bukti baru untuk mengabulkan PK tersebut.

"Walaupun kalau kita mengamati, bahwa tidak ada novum, tidak ada bukti baru yang bisa dijadikan suatu landasan mengabulkan hal ini, gitu," terangnya.

Untuk itu, ia meminta, agar hakim mampu memimpin secara adil dalam kasus tersebut. "Saya kira perlu dipertimbangkan rasa keadilan masyarskat jangan sampai sidang ini rekayasa dan menghasilkan kegaduhan baru," jelasnya.

Lalu, ketua Bidang Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kapitra Ampera menyebutkan, permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh narapidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak memenuhi syarat sehingga tidak laik disidangkan.

Menurut Kapitra, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara seharusnya tidak perlu menggelar sidang pemeriksaan berkas permohonan PK yang diajukan eks Gubernur DKI Jakarta tersebut karena sudah jelas tidak memenuhi syarat formil. Untuk itu, pihaknya akan mengawal sidang tersebut.

"Kita hanya mengawal saja persidangan itu, karena kita melihat bahwa persidangan itu tidak laik diadakan," kata Kapitra saat berbincang-bincang dengan Okezone, Senin 26 Februari 2018.

Kapitra mengancam akan mengajukan protes kepada MA apabila PN Jakarta Utara masih saja nekat menggelar sidang pengajuan PK Ahok.

"PK Ahok itu tidak memenuhi syarat karena semua tidak melalui proses peradilan. Kalau disidangkan kita akan ajukan protes ke Mahkamah Agung," kata Kapitra.

Sebelumnya, MA menetapkan Dr Artidjo Alkostar, Dr Salman Luthan, dan Sumardiyatmo, sebagai majelis pemeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan register Nomor: 11 PK/Pid/2018.

Pada Senin, 26 Februari 2018, sidang kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok kembali bergulir dengan agenda peninjauan kembali (PK) yang didiajukan pihak Ahok. Dalam sidang, pihak pengacara yang mewakili Ahok yang tak dapat hadir membawa berkas memori PK sebanyak 156 halaman.

Perlu diketahui sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok pada Kamis 9 Mei 2017 lalu. Ahok dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penodaan agama.

Ahok saat itu tidak mengajukan banding. Tapi Ahok melalui kuasa hukumnya pada Jumat 2 Februari 2018 lalu mengajukan PK kepada MA.

Terdapat sejumlah poin yang menjadi pertimbangan Ahok mengajukan PK, salah satunya vonis 1,5 tahun penjara terhadap Buni Yani, di Pengadilan Negeri Bandung.

Buni Yani merupakan pihak yang disebut-sebut mengubah video Ahok mengutip ayat suci di Kepulauan Seribu. Pertimbangan lain, kuasa hukum Ahok merasa hakim cukup banyak membuat kekeliruan dalam putusannya.

(sumber: okezone.com)

Tag:
agamaahokkasus
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini