PKL.KERINCI, riaueditor.com – Syahbanides atau sehari-harinya dipanggil Syahban, seorang mahasiswa Universitas Terbuka (UT) yang juga guru honorer di SD 009 Pangkalan Kerinci menyebutkan bahwa dirinya telah melayangkan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci terhadap dua pejabat Dinas Pendidikan Pelalawan, yakni Asniwarman dan Mahnizar yang melakukan pungutan persyaratan wisuda kepada mahasiswa sebesar Rp.1,5 juta perorang.
"Ya benar, saya sudah masukkan surat melalui abang saya ke Kejaksaan dan Polsek Pangkalan Kerinci. Besar kemungkinan besok, Rabu (22/4) saya dipanggil oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan. Saya mengadukan Mahnizar Ketua Pokjar dan Asniwarman UT. Pokjar Disdik Pelalawan yang telah melakukan pungutan liar terhadap mahasiswa yang mau di wisuda. Padahal kita di sekolahkan dan ditanggung semuanya hingga di wisuda secara gratis melalui dana APBD." Demikian Dikatakan Syahban kepada riaueditor.com Selasa (21/4).
Selanjutnya Syahban menceritakan kronologis hingga dirinya melaporkan dua pejabat Disdik Pelalawan ke Kejaksaan. "Guna menjadi guru berkualitas, kami diwajibkan berpendidikan S1, maka kami harus melanjutkan pendidikan kami lagi di perguruan tinggi. Ditambah dukungan dari pemkab melalui Dinas Pendidikan yang menfasilitasi kami melanjutkan study," ujarnya.
Hanya saja, sambung Syahbanides, saat pendidikannya di UT memasuki masa- masa akhir ujian penentuan kelulusan dilewatinya, hasil itu meneguhkah keyakinannya menjadi seorang yang berhak menuliskan sarjana pendidikan di belakang namanya.
"Bertahun-tahun menjalani aktifitas sebagai guru dan mahasiswa, akhirnya saya dan beberapa kawan se profesi yang kuliah di UT dinyatakan lulus, dan tinggal menunggu jadwal untuk yudisium dan wisuda saja," paparnya.
Lanjut Syahban, pengumuman nama-nama mahasiswa UT Pokjar Pelalawan yang bakal di wisuda dihubungi oleh salah seorang pengelola UT Pokjar Pelalawan di Dinas Pendidikan, Asniwarman, yang menjelaskan persyaratan untuk mengikuti wisuda, diantaranya transkrip nilai, ijazah terakhir, pas photo dan termasuk uang sebesar Rp. 1,5 juta tanpa ada rincian untuk apa uang sebanyak itu dibayarkan," jelasnya.
Dengan pasrah, sayapun menyatakan mundur dari daftar wisuda karena tak punya uang. Itu yang saya katakan kepada bapak asniwarman.
"Biarlah kawan-kawan saya saja yang duluan wisuda karena saya tak punya uang, seingat saya waktu itu tepat tanggal 4 April kemarin, demikian saya bilang," ujar Syahban.
Sepulang dari rumah Asniwarman, Syahban mengaku berusaha keras untuk bisa menyelesaikan pembayaran syarat wisuda. Walhasil, uang sejumlah Rp. 1,5 juta itu akhirnya didapatnya pada Kamis 9 April, Syahban pun datang ke kampus UT di Pekanbaru, menanyakan apakah dirinya masih bisa mendaftar wisuda.
"Karena saya merasa sudah terlambat mendaftar di pengelola UT Pokjar Pelalawan, akhirnya saya datang sendiri ke kampus di Pekanbaru, rupanya saya masih bisa mendaftar," terangnya.
Belum tertutupnya pintu baginya untuk menjadi salah satu peserta yudisium dan wisuda, dirinya mendapati kenyataan bahwa pihak kampus tidak membebankan biaya kepada peserta wisuda.
"Menurut pihak kampus, tidak ada yang harus dibayar, semuanya gratis, tapi kenapa harus menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kami di Pelalawan," tuturnya dengan mengatakan bahwa 59 rekan lainnya sudah membayarkan biaya wisuda 1,5 juta rupiah itu kepada Asniwarman.
Usai pendaftaran langsung di kampus UT yang dilakukan oleh Syahban menjadi pemicu konflik antaranya dirinya dengan Asniwarman yang mewakili pengelola pokjar Pelalawan, sikapnya yang melangkahi Pokjar dianggap pembangkangan orang-orang yang merasa terusik kedoknya selama ini.
"Disaat mereka tahu saya sudah mendaftar, bahan-bahan saya diambil oleh pak Asniwarman di kampus, sehingga nama saya tidak tercantum di daftar peserta wisuda," ujarnya.
Kemudian dirinya mendatangi kantor Asniwarman berdinas, untuk mempertanyakan ihwal pengambilan bahan persyaratan wisuda dari kampus UT Pekanbaru, kenyataan pahit harus diterimanya, pegawai Disdik itu menyambutnya dengan emosi yang memuncak.
"Ketika saya temui, pak Asniwarman jadi emosi, beliau mengatakan ke saya bahwa saya tidak menghargainya sebagai pengelola Pokjar," katanya dengan mata berbinar.
Sebagai orang kecil dan hanya guru honorer biasa, Syahban hanya bisa berharap pihak Dinas Pendidikan mau membantunya menyelesaikan masalah ini agar bisa bergabung dengan kawan-kawannya yang lain di wisuda nanti.
"Kejadian tak mengenakkan seperti ini, mudah-mudahan saya yang terakhir, kawan-kawan yang masih kuliah sekarang tidak merasa seperti yang saya rasakan," harapnya.
Dilanjutkan Syahban, dirinya sadar apa yang telah dilakukannya dengan mengadukan masalah ini kepada Kejaksaan. "Saya mencari keadilan dan kebenaran, apakah saya salah atau mereka. Uang saya cuma cukup untuk makan sehari-hari bang. Saya siap menanggung resiko apapun atas tindakan saya ini. Sekali lagi saya hanya mencari kebenaran," tutupnya dengan tatapan sayu.
Padahal, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan MD Rizal SPd,MPd menyebutkan bahwa program pendidikan di Kabupaten Pelalawan menyedot anggaran APBD sebesar hampir setengah triliun rupiah, dimana anggaran besar tersebut lebih diperuntukkan bagi program pendidikan gratis Pemkab Pelalawan.
"Sesuai Perda nomor 13 tahun 2013 soal pendidikan gratis dan Perbup Wajib Belajar 12 tahun, tidak ada lagi anak putus sekolah yang tidak mengecap pendidikan dikarenakan ketidakmampuan dan kemiskinan.
"Alhamdulillah, saat ini tidak ada lagi anak-anak di Pelalawan yang tidak sekolah," kata MD Rizal saat berdialog dengan anggota Dewan dan mahasiswa di lantai 3 ruang rapat DPRD Pelalawan, Kamis (16/4) lalu.
Menurut MD Rizal, salah satu program pendidikan yang menggunakan anggaran tersebut diantaranya menyekolahkan tenaga guru honorer Hingga S1 berjumlah 2550 orang bekerjasama dengan Universitas Riau (UR) dan Universitas Terbuka.
"Alhamdulillah pada tanggal 28 April nanti adalah wisuda terakhir, jadi nantinya setelah selesai mereka akan mengabdi dan mengajar di kampung kelahiran mereka," tukasnya.(zul)
Redaksi 
