PEKANBARU, riaueditor.com - Fenomena banjir yang melanda kota Pekanbaru sebagai Ibukota provinsi Riau merupakan sebuah ujian terhadap citra dan tanggung jawab pemerintah dan segenap komponen masyarakat. Pengujian citra tersebut tidak saja citra secara internal, melainkan juga citra secara eksternal.
Citra dan tanggung jawab secara internal terkait dengan sejauh mana penilaian rakyat terhadap pemerintahan di dalam memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Karena dalam konstitusi negara, merupakan kewajiban bagi negara untuk memberikan rasa aman kepada rakyatnya.
Disaat musim penghujan tiba, sebagian besar wilayah kota bertuah berobah menjadi berkuah. Dan fenomena ini seolah sudah menjadi rutinitas
bagi penduduk kota Pekanbaru. Yang pasti, setiap terjadi banjir, tentunya merugikan masyarakat penduduk kota Pekanbaru, baik moril maupun materil.
Lantas Siapa yang harus Bertanggung Jawab?
Kepala Dinas PUPR kota Pekanbaru Zulkifli Harun, melalui Sekretaris Dinas Pekerkaan Umum Penataan Ruang (PUPR) kota Pekanbaru, Erizal,MT, Kamis (4/5) diruang kerjanya mengatakan, letak kota Pekanbaru 5 meter di atas permukaan laut, dengan jaringan jalan sepanjang 1250 km dan alirian sungai 243 km.
Pemprov, Daerah Penyangga dan Masyarakat
Saat ini kata Erizal, lahan yang ada di Pekanbaru yang sebelumnya bisa jadi penyangga air, kini sudah berobah fungsi me jadi perumahan. Terjadinya banjir di Pekanbaru diakibatkan tiga faktor. Yakni, air yang berlebihan di anak sungai, pada saat curah hujan tinggi melebihi kapasitas sehingga meluap. Jika sudah begini, air akan mencari tempat yang lebih rendah. Drainase tidak mampu menampung air dari pemukiman masyarakat dan yang terakhir adalah banjir kiriman, urainya.
Pemerintah kota Pekanbaru, diketahui sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir ini, mulai dari pembangunan Drainase mulai ukuran kecil dan besar, normalisasi sungai yang ada di Pekanbaru, pembersihan secara rutin anak sungai dan drainase.
Namun apa yang telah dilakukan Pemko Pekanbaru belumlah cukup untuk membebaskan Pekanbaru dari banjir, terangnya.
Menurutnya, peran daerah penyangga, Pemprov Riau dan masyarakat sangatlah dibutuhkan. Daerah Kampar misalnya, air yang berasal dari kampar sangat berpengaruh menyebabkan banjir di Pekanbaru. "Kita sudah meminta kepada mereka agar meminimalisir buangan air dari Kampar ke Pekanbaru," terangnya.
Selanjutnya, Pemprov Riau juga turut terlibat dalam penanganan banjir. Drainase jalan Provinsi dan Nasional seharusnya di perbesar kapasitas daya tampung air dan memperlancar aliran air.
"Dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Seperti kesadaran untuk tidak tinggal dibantaran sungai, membuang sampah ditempat yang seharusnya, serta ikut aktif dalam menjaga sungai. Karena tanpa peran serta aktif masyarakat mustahil banjir bisa diatasi," imbuhnya.
Ditegaskan Erizal, kembali masalah banjir di kota Pekanbaru merupakan tanggung jawab bersama, pungkasnya.(jsn)