Semangat Bu Sri Mulyani, Pajak Orang Kaya 35% Bikin Kantong Negara Tebal

Redaksi Redaksi
Semangat Bu Sri Mulyani, Pajak Orang Kaya 35% Bikin Kantong Negara Tebal
Pajak Orang Kaya Bikin Kantong Negara Tebal (Foto: Setkab)

JAKARTA - Kantong negara akan tebal dengan kebijakan pengenaan pajak orang kaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menetapkan tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp5 miliar menjadi sebesar 35%.

Pajak orang kaya dinilai akan meningkatkan penerimaan negara. Kenaikan tarif pajak ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, kenaikan tarif pajak bagi orang kaya dilakukan demi keadilan perpajakan. Artinya, orang yang memiliki kemampuan lebih harus membayar lebih banyak.

"Banyak negara dan organisasi internasional memang menyerukan hal yang sama. Salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari individu. Jadi orang-orang yang selama ini mendapatkan penghasilan lebih banyak, saya kira mereka bisa berkontribusi lebih banyak," kata dia dalam Market Review IDX Channel, Selasa (5/10/2021).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) orang-orang yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar ada sekitar 3.800-an. Namun perlu adanya tinjauan lebih dalam lagi mengenai perubahan tax bracket dan kontribusi dari wajib pajak tersebut.

Menurut Bawono, ada dua aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait penetapan tarif pajak orang kaya sebesar 35%. Pertama, aspek komposisi penghasilan yang dimiliki oleh orang kaya.

"Dari aspek komposisi penghasilannya, kebanyakan mereka punya penghasilan dari pendapatan modal. yaitu penghasilan yang sudah dipotong pajak. Jadi tidak lagi masuk dalam sistem progresif ini. Itu tantangan pertama," ungkapnya.

Kedua, pemerintah perlu meninjau kepatuhan pajak orang kaya secara individu. Menurutnya, kelompok wajib pajak ini memiliki akses yang luas terhadap berbagai macam hal sehingga bisa menghindari kepatuhan pajak.

"Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara, mereka yang punya akses terhadap berbagai macam hal terhadap keuangan internasional, politik, dan sebagainya, pada akhirnya mereka mampu menghindari dari kepatuhan pajak," katanya.

(sumber: okezone.com)


Tag:
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini