Pemerintah Gandeng Gapki Riau Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat

Redaksi Redaksi
Pemerintah Gandeng Gapki Riau Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat

PEKANBARU - Kementerian Pertanian menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Riau dalam upaya mempercepat peremajaan sawit rakyat (PSR) di Bumi Lancang Kuning dengan memanfaatkan fasilitas pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kita harus satukan langkah, bergandengan tangan, bapak ibu di GAPKI juga sudah mulai membantu kami. Dan tentu yang belum bisa bergabung, dapat membantu petani plasma melaksanakan PSR menggunakan BPDPKS," kata Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Heru Widarto Jumat (25/6/2021).

Heru menyampaikan hal tersebut dalam seminar virtual dengan mengangkat tema 'Peran Perusahaan Perkebunan Dalam Percepatan Pelaksanaan PSR'. Dia mengatakan program PSR yang digulirkan pemerintah sejak 2017 silam itu memiliki tujuan yang sangat baik, terutama meningkatkan kesejahteraan para petani.

Pemerintah, menurut Heru, menyadari bahwa cukup banyak petani yang bertahan hidup dengan mengandalkan tanaman sawit renta dan tidak lagi produktif. Kondisi itu diperparah dengan tanaman sawit yang kemungkinan besar menggunakan bibit sawit ilegitim dan tidak unggul.

"Sehingga pemerintah menggulirkan PSR. Perlu diketahui bahwa luas sawit rakyat kita mencapai 6,94 juta hektare. Pemerintah melihat sekitar 2,8 juta hektare diantaranya perlu diremajakan," ujarnya.

Untuk itu, sejak 2019 silam pemerintah menargetkan peremajaan sawit seluas 108 ribu hektare setiap tahunnya. Namun, program tersebut sepi peminat dan target pun tidak tercapai. Pemerintah juga telah menyederhanakan syarat yang awalnya njlimet dari 14 syarat hanya menjadi dua syarat mudah.

"Sampai saat ini belum pernah mencapai target karena berbagai kendala yang kita hadapi di lapangan. Termasuk di Riau yang targetnya seluas 78 ribu hektare masih jauh dari harapan," ujarnya.

Sehingga, Heru berharap Gapki Riau yang kini dinakhodai CEO PTPN V, Jatmiko K Santosa dapat membantu meningkatkan peran serta asosiasi yang menaungi perusahaan perkebunan sawit di Riau melaksanakan PSR dengan memanfaatkan BPDPKS. Heru juga mengimbau kepada pengusaha sawit agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas pendanaan tersebut asal dilakukan secara profesional dan transparan. "Jika dilakukan clear and clean saya pastikan tidak akan ada masalah," tuturnya.

Halaman :
1
2
Semua
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini