Praktisi Hukum: Penyanderaan Mobil Konsumen oleh ACC, Masuk Kategori Pemerasan

Redaksi Redaksi
Praktisi Hukum: Penyanderaan Mobil Konsumen oleh ACC, Masuk Kategori Pemerasan
Yuherwan Lebonk, SH

PEKANBARU, riaueditor.com - Sesuai UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perusahaan pembiayaan non bank, tidak boleh memberatkan konsumen. Apabila ada perusahaan yang membebani konsumen diluar ketentuan tersebut, hal itu masuk kategori pemerasan.

Hal itu disampaikan praktisi hukum Yuherwan Lebonk SH, menanggapi biaya admin call Rp 11,5 juta yang dibebankan oleh perusahaan pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) cabang Pekanbaru terhadap salah satu konsumen beberapa hari lalu, Rabu (12/8/20).

"Sesuai UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap perusahaan pembiayaan non bank, tidak boleh memberatkan konsumen", ujar advokad Yuherwan Lebonk & Partner.

Ia menjelaskan, pembiayaan yang tak boleh dibebankan kepada konsumen antara lain, administrasi LC dan administrasi Callector.

Ia mengatakan, UU Fidusia hanya mengatur tentang penarikan yang dilakukan oleh pihak perusahaan leasing. Masalah penetapan biaya dan segala sesuatunya, diatur di dalam kontrak.

Sepengetahuannya kata Yuherwan, pengaturan masalah beban hanya terkait dengan denda dan bunga. Denda pada dasarnya bertujuan mendisiplinkan konsumen. Sedangkan bunga adalah keuntungan bagi setiap perusahaan. Diluar itu tidak boleh karena masuk kategori pemerasan, ujarnya.

"Kalau kaitan antara beban lain yang dibebankan kepada konsumen dengan UU Fidusia, itu tidak ada alasan hukumnya. Beban yang diberikan kepada konsumen itu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan tidak bisa ditetapkan oleh leasing.

Alumni Fakultas Hukum Unand Padang ini menerangkan, kalau leasing tetap menerapkan secara sepihak, maka hal itu masuk dalam kategori hukum pidana atau perdata.

"Nah kalau konsumen merasa ada pidananya dia bisa melaporkan kepada pihak Kepolisian. Dan Kepolisian akan menelusuri apakah ada unsur pidananya atau tidak," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Indragiri Hulu (Inhu), Abdul Rahman (49) berniat membayar cicilan mobil Toyota Avanza BM 1205 TD miliknya pada (28/7/20), justru ditarik paksa oleh leasing yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru itu.

"Saya berniat membayar 2 bulan dari 4 bulan cicilan ke ACC. Sesampai di sana mereka minta kunci mobil saya dengan dalih mau mengechek fisik," ujarnya.

Abdul Rahman menceritakan, usai pengechekan, leasing ACC meminta dirinya agar menandatangani secarik kertas yang belakangan diketahui surat berita acara penyerahan kendaraan.

"Tadinya saya kira mobil saya mau diservis. Sehingga saya pun tanpa curiga langsung membubuhkan tandatangan tanpa membaca lagi karena saat itu saya tak bawa kacamata," ucapnya.

Sesaat setelah menandatangani, Abdul Rahman meminta kembali kunci mobilnya. Akan tetapi tanpa alasan yang jelas pihak leasing ACC menyandera mobilnya.

Menariknya, saat dirinya bermaksud membayar cicilan 2 dari 4 bulan tunggakannya, pihak leasing menolak. Oleh pihak ACC, memaksa Abdul Rahman harus menyerahkan uang sebesar Rp 34,7 juta lebih dari tunggakan yang seharusnya hanya Rp 22,2 juta.

Sontak tagihan yang dinilai tidak wajar itu, Abdul Rahman mencoba meminta rincian tagihan Rp 34,7 juta lebih tersebut. Dan benar saja, dalam rincian yang ditulis tangan oleh pihak leasing ACC, angsuran 6 bulan Rp 22,2 juta, denda Rp 1 juta, LC Rp 80 ribu, dan admin call Rp 11,5 juta. (fin)

Tag:
konsumenLeasingmobiltarik
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini