PEKANBARU, riaueditor.com - Beberapa tahun terakhir ini, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan pungutan kepada para pelaku usaha air minum isi ulang yang ada di Pekanbaru bermodalkan Permenkes Nomor 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan harga bervariasi.
Hal ini dikeluhkan pengusaha air minum isi ulang, sebut saja Koko (50), warga di bilangan jalan Rajawali Sukajadi ini mengaku resah dengan perlakuan petugas yang mengaku dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, untuk melakukan uji lab pemeriksaan kualitas air minum setiap 6 bulan sekali dan pemeriksaan mikro biologi.
Dimana biaya yang harus dikeluarkan seluruhnya total bisa mencapai Rp700 ribu hingga satu juta lebih setiap 6 bulannya, hanya untuk melakukan uji lab usaha air isi ulang. "Jika kita tidak lakukan uji lab dan pemeriksaan air minum setiap bulanya, usaha kita diancam akan ditutup," ungkap Koko kesal.
Meski begitu, mau tak mau dirinya harus melakukan uji lab setiap sekali 6 bulan sekali dan pemeriksaan mikro biologi per bulannya.
Dia berharap kepada pemerintah atau dinas kesehatan kota Pekanbaru, semestinya harga uji lab yang ditetapkan Pemko tersebut tidak sebesar biaya yang ditetapkan oleh dinas kesehatan, sehingga usaha isi ulang air minumnya dapat berjalan lancar dan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan air minum bersih.
"Pada intinya, kita bukan tidak mau melakukan uji lab atau pemeriksaan mikro biologi mesin usaha air minum ulang ini. Hanya saja biaya yang harus kita keluarkan cukup tinggi, sedangkan pendapatan kita pun hanya pas-pasan," harapnya.
Menurut Koko, usaha air minum isi ulang yang dikelolanya saat ini tidak begitu menjanjikan lagi, sebab saat ini sudah hampir di setiap jalanan di Kota Pekanbaru, bisa mencapai 3 hingga 6 tempat usaha air minum isi ulang buka usaha yang sama.
"Apalagi air yang kita jual hanya Rp3000 rupiah per Galon, sementara konsumen yang mengisi air galon hanya rata-rata 10-15 orang saja per hari. Belum lagi, biaya listrik, gaji karyawan, kendaraaan yang mengantar air gallon tersebut kepada konsumen," ulasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, melalui Kasi Kesehatan Lingkungan dan Pekerja Olahraga, Fenny Afrita didamping KUPTD Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rofiyanti saat dikonfirmasikan di kantornya belum lama ini, menyebutkan bahwa pungutan yang ditudingkan para pelaku usaha isi ulang air minum kepada mereka tidaklah demikian.
Rofiyanti menjelaskan, bahwa adanya biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha air minum isi ulang untuk melakukan uji lab pemeriksaan kualitas air minum itu, sudah sesuai dengan perda (Perda) Nomor 2 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Permenkes Nomor 736 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
Dimana setiap pelaku usaha isi ulang air minum yang akan dilakukan uji lab, pelaku usaha dikenakan biaya sebesar Rp 625.000 setiap 6 bulan sekali melakukan uji lab. Rincian biaya tersebut terdiri dari pemeriksaan 24 item parameter.
Sedangkan untuk pemeriksaan air bersih ada 15 parameter yang dilakukan dan biayanya dikenakan Rp300 ribu setiap dilakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan biaya pemeriksaan Mikro Biologi yang dikenakan biaya Rp 50.000 setiap bulannya.
"Jadi tidak benar pak dikatakan pungutan, itu semuanya sudah sesuai aturan dan perda yang ada dalam pengelolaan uji labor kita," sebut Rofiyanti.
Ditanya soal pendataan terhadap pelaku usaha isi ulang air minum yang ada di Pekanbaru selama ini. Rofiyanti, mengaku bahwa pihaknya saat ini tidak pernah melakukan pendataan secara turun langsung kepada pelaku usaha. Sebab pihaknya hanya sebatas pengelolalan uji lab saja tanpa harus jemput bola.
"Kita sifatnya hanya menunggu saja, untuk melakukan uji lab dan pemeriksaan Mikro Biologi kualitas air minum saja dan tidak turun ke lapangan," katanya.
Ditanya, jadi instansi dinas kesehatan mana yang selalu 'rajin' mendatangi tempat usaha isi ulang air minum untuk segera melakukan uji lab dan pemeriksaan rutin kualitas air minum setiap bulannya.
Rofiyanti menyebutkan bahwa petugas itu bukan dari pihaknya, mungkin dari bidang lainnya atau dari pihak puskesmas setempat yang datang ke tempat usaha dan melaporkannya kepada dinas kesehatan kota Pekanbaru. Sehingga bidang lainnya menyarankan untuk melakukan uji lab ke UPTD Uji Lab yang dikelola Diskes Pekanbaru.
Kembali ditanya, soal realisasi penerimaan sesuai perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap pengelolaan uji Lab yang dimaksud memasuki triwulan IV 2017 ini, lagi Rofiyanti belum bisa menjelaskan berapa besaran dana penerimaan yang sudah dilakukan hingga kini.
"Aduh pak, untuk saat ini kita belum ada pegang datanya soal itu, nantilah ya pak kita jawab," tukas Rofiyanti seraya menyarankan awak media ini mendatangi kantornya yang berada di Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru. (ars)
Redaksi 
