JAKARTA - Sejumlah Ekonom hari ini melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (31/8/2020). Rapat yang dibahas di antaranya mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 dan dalam rangka menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
RDP tersebut di antaranya mengundang Ekonom Senior Faisal Basri, Ekonom Yanuar Rizky. Juga mengundang Rektor Unika Atma Jaya Prasetyantoko dan Ekonom Institute for Developement of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.
Ekonom Senior Faisal Basri menyampaikan pandangannya soal kebijakan pemerintah dalam menaikkan konsumsi dan produktivitas. Dalam kesempatan itu, dia menyinggung soal perjalanan dinas yang dilakukan oleh para menteri ekonomi ke Bali belum lama ini.
Seperti diketahui, pada 21-22 Agustus 2020 lalu, menteri ekonomi Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'aruf Amin melakukan rapat koordinasi tingkat menteri (RKTM) di Pulau Dewata, Bali.
Di tengah pandemi covid-19 saat ini, menurut Faisal anggaran perjalanan dinas para menteri dan pegawainya itu seharuasnya bisa dialokasikan langsung untuk perbaikan sektor pariwisata dalam bentuk uang tunai.
"Yang turun itu kan di restoran dan hotel, nah cek oleh pemerintah, di restoran dan hotel itu berapa persen konsumsinya? Nah dongkrak itu. Tapi jangan dengan cara menteri ramai-ramai liburan ke Bali, bukan itu," ujar Faisal.
Faisal juga menilai, fokus pemerintah di tengah pandemi justru mengenyampingkan bidang kesehatan dan hanya mengedepankan pemulihan ekonomi semata.
Padahal, Faisal meyakini pertumbuhan ekonomi akan bisa dengan cepat pulih apabila penularan kasus covid-19 bisa diminimalisir. Tapi nyatanya, hingga saat ini, penularan kasus positif Covid-19 terus bertambah, dengan rata-rata kenaikan 2.000 - 3.000 dalam sehari.
Apabila bisa fokus pada penanganan Covid-19 ia meyakini perekonomian akan pulih kembali. Kendati demikian, dia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 akan terkontraksi hingga -3%.
"Akibatnya apa? Kita solid 2021, tumbuhnya smooth. That's the best way, believe me. Oleh karena itu semua itu harus didasari oleh scientific dan data, tapi pemerintah nggak mau," tutur Faisal.
Pakar ekonomi sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Prasetyantoko memandang, perlu adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi di tengah kehidupan normal baru karena pandemi covid-19 saat ini.
Prasetyantoko meyakini, pun apabila pandemi covid-19 berkahir, aktivitas ekonomi dan gaya hidup masyarakat Indonesia jug akan berubah.
Menengok beberapa sektor industri saat ini, hanya mereka yang memiliki teknologi yang tinggi dan memiliki backbone digitalisasi maka industrinya pun masih terus bertahan.
"Dengan adanya perpindahan atau shifting, ekonnomi yang akan tumbuh di sektor-sektor yang punya basis teknologi. Perlu dilihat lagi, aspek lingkungan dan digital perlu dielaborasi lebih jauh, dan punya kebijakan teknologi, inklusi keuangan dalam konteks perubahan yang terjadi," ujar Prasetyantoko yang hadir melalui virtual dalam RDPU tersebut.
Dia juga menyarankan agar pemerintah fokus untuk terus mengembangkan dan membangun industri ramah lingkungan, seperti mobil listrik.
"Perlu ada narasai bangun industri ramah lingkungan. Indonesia punya potensi elektric car dengan potensi produksi nikel, dan kita adalah terbesar. Investasi baterai listrik perlu diperhitungkan dan ada BUMN di situ," jelas dia.
Ekonom Yanuar Rizky mencoba memberikan pendapatnya dari sisi penanganan covid-19 dan PEN dari regulasi ketahanan pangan.
Yanuar menilai, pembangunan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah, merupakan salah satu kebijakan jangka panjang.
Di tengah pandemi covid-19 saat ini, diperlukan satu program ketahanan pangan yang bisa dengan cepat terealisasi. Misalnya saja kata dia, dengan mengalihkan anggaran food estate untuk memperbaiki saluran irigasi di Pulau Jawa, karena sebagian besar sawah di Jawa masih bergantung pada air hujan.
"Kenapa nggak memperbaiki jalur irigasi di Jawa? Kenapa nggak diperbaiki dulu di Jawa? Sehingga orang-orang di situ, dia bekerja di situ, dia terdampak, produktivitas menurut saya pasti naik kalau dia tidak tadah hujan," ujar Yanuar.
Selain itu, dari total petani miskin atau gurem, juga didominasi ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Yanuar mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih beriorientasi pada meningkatkan ketahanan pangan di Pulau Jawa Terlebih dahulu. .
"Petani gurem di Jawa nggak dikasih bantuan, apakah nggak bahaya? Menurut saya kalau memang isunya ingin menaikkan produksi beras, kenapa nggak kita di perbaiki di Jawa, Sumatera, dan Papua khususnya petani gurem. Sehingga petani eksisting ini dibantu," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Indef Enny Sri Hartati juga mengkritisi kebijakan penangan covid-19 dan PEN dari sisi kebijakan fiskal pemerintah.
Menurut Enny, realisasi anggaran penanganan covid-19 dan PEN menjadi sangat krusial dalam meningkatkan perekonomian, yang sebelumnya telah carut marut karena terdampak pandemi covid-19.
"Kuartal III-2020 prediksinya sudah hampir dipastikan memang meinus. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kuartal III-2020 minusnya itu akan lebih baik atau buruk dari kuartal II-2020? Kuncinya adalah efektivitas dari belanja pemerintah."
"Jadi kalau stimulus ini cukup tepat sasaran maka ini yang akan mampu untuk melandaikan membuat kurva pembalikan tidak akan berlanjut," ujar Enny.
Adapun, sampai hari ini, realisasi PEN masih di angka 27,7% atau Rp 192,53 triliun dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.
Sama seperti Faisal Basri, Enny menegaskan, resesi ekonomi pasti akan menghantui Indonesia tahun ini. "Apakah kita akan menghadapi resesi atau tidak resesi? Yang pasti kita resesi," tuturnya.
(CNBCIndonesia.com)
Redaksi 
