Universitas Paramadina Bedah Masa Depan Pasar Modal Indonesia: Antara Sentimen Global dan Urgensi Reformasi Tata Kelola

Redaksi Redaksi
Universitas Paramadina Bedah Masa Depan Pasar Modal Indonesia: Antara Sentimen Global dan Urgensi Reformasi Tata Kelola
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini

JAKARTA - Universitas Paramadina menyelenggarakan diskusi panel bertajuk "Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s" untuk merespons dinamika investasi nasional. Diskusi yang digelar secara daring (18/2/2026) ini menyoroti evaluasi lembaga internasional serta langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah fluktuasi global.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa pasar modal adalah gerbang depan ekonomi yang paling sensitif. Beliau mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana sejarah membuktikan peran modal publik dalam membesarkan raksasa industri seperti First Media hingga Gojek.

Pengalaman First Media yang mendapatkan lisensi dari Menteri Penerangan era Orde Baru hingga akhirnya masuk ke pasar modal dan membangun jaringan kabel di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata bagaimana pasar modal mampu mengairi bisnis hingga memiliki jutaan klien.

“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan Dana Pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis,” ujar Prof. Didik.

Namun, ia memberikan peringatan keras terkait kondisi saat ini. “Dalam kaitan pasar modal Indonesia, terutama setelah momen MSCI, mengisyaratkan bahwa pasar modal kita sakit. Dan kemudian presiden Prabowo memberikan hukuman kepada otoritas pasar modal yang tidak sensitif,” tegasnya.

Beliau mengibaratkan pasar modal seperti "kerang hijau" yang menyerap polusi; jika pasar modal bergejolak, itu adalah sinyal bahwa ekosistem ekonomi sedang tidak sehat, terutama jika pengelolaan APBN nampak tidak kredibel sehingga membuat pasar cenderung lari.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan bahwa rilis MSCI muncul di saat yang kritis, di mana portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sebesar 14 miliar USD pada periode 2025 hingga kuartal III-2026, sebuah fenomena yang jarang terjadi. Kondisi ini menyebabkan dana asing ragu untuk masuk, sementara arus keluar modal domestik (outflow) justru semakin meningkat.

“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari soalan yang lebih besar di bawahnya. Ketika sektor pasar modal bermasalah, maka hampir bisa dipastikan bahwa sektor lain lebih bermasalah,” jelas Wijayanto.

Ia juga menyoroti penurunan outlook dari Moody’s pada 5 Februari lalu akibat adanya sovereign selling. Wijayanto menekankan bahwa fokus Moody’s dan MSCI terletak pada buruknya tata kelola (governance), risiko fiskal, serta kebijakan yang sulit diprediksi.

Menurutnya, peringatan ini sebenarnya sudah dinarasikan sejak beberapa tahun lalu namun kurang mendapat respons. “Pembelajarannya adalah, hendaknya sebelum diingatkan oleh lembaga asing, maka ada baiknya mendengar para ekonom kita yang sejak jauh hari sudah menyampaikan pandangannya,” tambahnya.

Di sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu memberikan pandangan optimistis dengan menyebut kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang tepat (on the track). Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39% secara tahunan.

Primus juga memuji langkah Menteri Keuangan Purbaya yang melakukan injeksi dana ke perbankan setelah menyadari adanya kesenjangan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit.

Untuk merespons evaluasi MSCI, pemerintah telah menyiapkan rangkaian reformasi menyeluruh. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen serta transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO) untuk mencegah manipulasi pasar.

Selain itu, dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi struktural melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga revisi aturan investasi bagi asuransi dan dana pensiun.

Pemerintah juga mendorong transparansi data KSEI yang lebih mendetail, penguatan tata kelola emiten bagi jajaran direksi, serta sinergi kelembagaan antara pemerintah, OJK, dan SRO.

Diskusi yang dipandu oleh M. Rosyid Jazuli ini menyimpulkan bahwa meskipun tantangan eksternal cukup berat, konsistensi dalam penegakan hukum dan stabilitas makro akan menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan investor internasional.(rief)

Tag:
bedahmodalparamadinapasar
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini