Tanah Merah dan Bokor Jadi Desa Broadband

Redaksi Redaksi
Tanah Merah dan Bokor Jadi Desa Broadband
Humas Meranti
Tanah Merah dan Bokor Jadi Desa Broadband.
BATAM, riaueditor.com - Upaya Pemkab Meranti untuk meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi hingga ke desa-desa mendapat dukungan pemerintah pusat. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), pemerintah pusat menetapkan Desa Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir dan Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat sebagai Desa Broadband Terpadu.

Penetapan Desa Tanah Merah dan Desa Bokor sebagai Desa Broadband Terpadu tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Penjabat Bupati Kepulauan Meranti Edy Kusdarwanto dan Dirjen Komunikasi dan Informasi Kemenkominfo Kamarullah Ramli di Hotel Novotel, Batam, Kamis (3/9).

Dengan MoU tersebut, Kominfo akan menyediakan perangkat internet untuk dua desa tersebut. Sementara Pemkab Meranti diminta menyediakan tempat atau bangunannya. Nantinya, masyarakat setempat bisa menikmati layanan internet secara gratis.

"Desa Broadband Terpadu ini untuk daerah pinggiran atau desa-desa. Nantinya kita yang menyiapkan seluruh peralatannya. Sedangkan untuk pengelolaan selanjutnya kita hibahkan ke pemerintah setempat. Namun kita juga akan memberikan bimbingan kepada warga setempat bagaimana pengelolaan peralatan tersebut," ujar Direktur Telekomunikasi Khusus Kemenkominfo Ismail saat berbincang dengan Pj Bupati.

Nantinya, peralatan internet tersebut akan menggunakan satelit sendiri. Selain itu juga genset khusus. Pemkab Meranti pula sudah menyiapkan ruangan di kantor desa Tanah Merah dan Bokor sebagai tempat pelayanan internet tersebut. Diperkirakan ada sekitar 15 item peralatan yang akan diserahkan.

"Sesuai dengan MoU ini, realisasi pengadaan peralatan internet terpadu akan dilakukan sekitar satu bulan lagi. Insyaallah masyarakat setempat bisa segera menikmati," ungkap Kabid Kominfo Dinas Perhubungan dan Kominfo Meranti, Saiful Ikram, saat mendampingi Bupati.

Khusus program desa broadband ini diperuntukkan di 10 kabupaten/kota. "Untuk Provinsi Riau hanya Meranti dan Bengkalis yang mendapatkan program ini," ungkap Saiful pula.

23 Titik BTS di Meranti

Dalam kesempatan sama, Penjabat Bupati juga mendapatkan penjelasan bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil, Kemenkominfo akan membangun 23 unit BTS (base transceiver station) di Meranti. BTS ini akan digunakan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telepon seluler dan internet.

Penyediaan 23 BTS ini akan dilakukan untuk tahun anggaran 2016. Pemkab Meranti melalui Dishubkominfo pun sudah menetapkan lokasi untuk pembangunan 23 titik BTS tersebut.

"BTS ini akan kita sebar pada 23 desa di tiga kecamatan yang berada di daerah perbatasan yakni Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Pulau Merbau, terutama di desa-desa yang belum terjangkau jaringan telepon seluler," tambah Saiful Ikram.

Menurutnya, Pemkab Meranti telah berkoordinasi dengan kepala desa dan camat setempat untuk penyediaan tanah karena sesuai ketentuan, tanah lokasi BTS disediakan oleh Pemda setempat.

"Kita juga diminta menyediakan genset untuk lokasi yang belum memiliki jaringan listrik PLN. Soalnya BTS inikan harus hidup terus," tambah Saiful.

Sementara itu Ismail menjelaskan bahwa penyediaan BTS untuk peningkatan jaringan seluler dan internet itu sesuai dengan keputusan presiden. Program ini dialokasikan untuk 50 kecamatan terutama di daerah-daerah perbatasan.

"Lokasi-lokasi prioritas untuk dibangun BTS ini sudah ditetapkan dalam Keppres. Kita minta pemerintah setempat menyediakan lahan, genset bagi lokasi yang belum terjangkau listrik dan masalah keamanan BTS. Kita tidak boleh anggap sepele masalah keamanan ini karena jangan sampai nanti setelah dibangun alat-alat itu dirusak atau diambil oleh preman," ungkap Ismail.

Sementara itu Pj Bupati Edy Kusdarwanto menjelaskan program Kemenkominfo itu akan diintegrasikan dengan program desa nelayan dan desa bahari yang akan dilakukan Pemkab Meranti. Khusus untuk penyediaan lahan dia mengaku tidak masalah, begitu juga penyediaan genset, bahan bakar dan masalah keamanan.

"Untuk penyediaan bahan bakar genset dan keamanan kita akan koordinasikan dengan SKPD terkait. Program ini sangat bagus terutama untuk daerah perbatasan yang memang menjadi prioritas kita. Kita akan segera menyaipkan desain untuk menetapkan beberapa desa menjadi desa nelayan dan desa bahari," papar Pj Bupati.(adv/humas/rudi)
Tag:
desaprogram
Berita Terkait
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers riaueditor.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online riaueditor.com Hubungi kami: riaueditor@gmail.com
Komentar
Berita Terkini