Home  / Pemerintah Kabupaten Bengkalis  / Pemerintahan
Tahun ini, Alokasi Dana Kelurahan di Bengkalis Rp7 Miliar
Rabu, 9 Januari 2019 | 21:31:38
Diskominfotik Bengkalis
Foto: Bupati Bengkalis Amril Mukminin ketika menyerahkan penghargaan kepada Lurah Pakning beberapa waktu lalu.
BENGKALIS, riaueditor.com - Tahun ini melalui program dana kelurahan  dari Pemerintah Pusat, Kabupaten Bengkalis mendapatkan alokasi dana kelurahan sebesar  Rp7 miliar lebih yang akan disalurkan ke 19 kelurahan.

Demikian disampaikan, Sekretaris Bappeda, H Tajul Mudarris, Selasa 8 Januari 2019 saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas rencana pengelolaan dana kelurahan.

Dana kelurahan merupakan program baru Pemerintah Pusat yang diberlakukan mulai tahun 2019. Nantinya dapat tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana diatur  dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.

Terkait pemanfaatan dana tersebut, Tajul mengatakan perlu koordinasi dengan seluruh OPD termasuk pihak kecamatan. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar dana kelurahan bisa segera dimanfaatkan mengingat petunjuk teknis  dari Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegaitan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan belum ada.

BPKAD Bengkalis diwakili Kepala Bidang Anggaran, Arlys Suhatman mengatakan, kalau dibagi rata dana kelurahan sebesar Rp7 miliar lebih tersebut, maka satu kelurahan akan mendapatkan Rp370 juta lebih per kelurahan.

"Tergantung  petunjuk teknisnya nanti seperti apa, apakah dibagi rata atau ada kriteria tertentu sehingga setiap kelurahan tidak mendapatkan dana kelurahan yang sama," kata Arlys.

Terlepas bagaimana penetapan besar alokasi anggaran per kelurahan, menurut Arlys ada persoalan lain yang muncul yaitu tentang penatausahaan dana tersebut. Dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, disebutkan untuk mengelola dana kelurahan, Kepala Daerah menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Padahal, selama ini untuk kegiatan di kelurahan dengan anggaran di kecamatan, lurah bertindak selaku PPTK. Tidak hanya itu, Permendagri juga mengamanatkan lurah selaku KPA menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu. "Selama ini hal itu tidak kita lakukan," kata Arlys.

Berbagai pandangan juga disampaikan oleh para camat yang turut hadir saat itu, salah satunya Camat Mandau Riki Rihardi. Riki mengatakan, dirinya menyambut baik adanya dana kelurahan ini karena sangat membantu percepatan pembangunan di kelurahan.

Namun demikian, agar tidak timbul persoalan di kemudian hari, maka pengelolaan  dana kelurahan ini harus  memiliki landasan hukum yang jelas.***

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Dana Bantuan Kelurahan di Tangkerang Selatan Dinilai Belum Transparan
Bakamla Dorong Peran Masyarakat Desa Maritim Kuala Jaga Keamanan Keselamatan Laut
HT Zainuddin: Belum Punya KARIS atau KARSU Segera Usulkan ke BKPP
LAM Tidak Bisa Diintervensi: Kalau Terbukti Bersalah, Gelar Adat Firdaus akan Dicabut
Pencanangan BBGRM ke-16 Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Resmi Dibuka

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad