Home  / 
Anggota DPRD Riau yang Ditahan KPK, Bukan Hanya Mundur tapi Diasingkan
Rabu, 16 Januari 2013
PEKANBARU(riaueditor)- Musibah penahanan yang diterima kalangan anggota DPRD Riau akibat merevisi Perda No 6 tahun 2010 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai suatu kewajaran. Kalangan elemen masyarakat meminta anggota DPRD Riau yang ditahan KPK ini tidak hanya mundur dari jabatan, tapi juga diasingkan. "Pada prinsipnya, kita menilai apa yang dilakukan kalangan anggota DPRD Riau bertindak korupsi, sehingga ditahan KPK ini adalah tindakan memalukan sebagai wakil rakyat. Untuk itu, bukan hanya mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD Riau, tapi hendaknya masyarakat mengasingkan mereka. Demikian ditegaskan Direktur Executive Badan Advokasi Publik Riau (BAPR) Rawa El Amady, Rabu (16/1) menjawab wartawan saat dihubungi melalui selulernya. Ia mengatakan, namun disayangkanya sampai saat ini masyarakat maupun media massa masih tetap 'mengelu-elu' atau menyanjung mereka dalam setiap kesempatan. "Saya tidak tahulah. Kenapa masyarakat dan media massa masih tetap 'mengelu' pejabat yang nyata-nyata melakukan tindakan pidana dan terbukti. Seperti hal yang dialami anggota DPRD Riau hingga kinikan sudah ditahan sebanyak sepuluh orang. Tiga diantaranya itukan sudah divonis hukuman penjara," kata Rawa. Aktifis yang pernah buat geger di DPRD Riau pada tahun 2003 silam, mengatakan dengan tindakan pengasingan terhadap pejabat yang melakukan tindakan korupsi dan terbukti kesalahannya di pengadilan. Harusnya masyarakat melakukan sikap untuk mengasingkan. Supaya jadi efek jera serta pembelajaran bagi lainya. Disinggung apa himbauan lainnya ? Rawa mengatakan, sebenarnya itu tidak cukup sepuluh orang anggota DPRD Riau yang ditahan KPK. Sebab, diketahui di lembaga itu kesalahan kolektif dalam membuat kebijakan. Seperti halnya, kejadian yang di daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu semua anggota DPRD terjerat. "KPK kita minta bersikap memiskinkan anggota DPRD Riau yang demikian. Disebab tindakan korupsi itu jelas menyakiti masyarakat. Pejabat melakukan perbuatan korupsi ini sepatutnya diasingkan masyarakat. Dan ini tidak hanya dikalangan anggota DPRD Riau. Juga pejabat esekutif yang melakukan korupsi," katanya. Senada itu disampaikan Datuk Panglima Laskar Melayu Riau (LMR) Umar Said saat dihubung melalui selulernya, Rabu (16/1). Ia mengatakan, pejabat yang berbuat tindakan korupsi ini jelas menyakiti masyarakat. Apalagi perbuatan dilakukan wakil rakyat, ini harus ada sanksi moral dengan pengasingan di masyarakat. "Tidak hanya mundur dari jabatan saja. Masyarakat harus bersikap mengasingkan pejabat sebagai wakil rakyat itu dengan sanksi moral. Yakni mengasingkan agar ada efek jera dan pembelajaran bagi yang lainnya. Karena selama ini kalangan keluarga anggota DPRD Riau bangga akan jabatan. Padahal korupsi," katanya. Mantan pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ini mengatakan, tidak cukup hanya sepuluh orang itu saja yang dijadikan terpidana kasus suap PON. Sebab disini sambungnya, kesalahan utama itu ada dipucuk pimpinan dalam hal ini tentunya Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, sebagai pihak mengetahui. "Tidak hanya cukup sepuluh orang itu saja yang ditahan KPK untuk bertanggung jawab dalam revisi Perda No 6 tahun 2010. Sudah pasti, dibalik semua ini ada kebijakan dari pimpinan lembaga tersebut, katanya.(das)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter