Home  / Politik
KPU soal Alasan Tak Tunda Pilkada: Sudah Habis Rp1 Triliun
Rabu, 29 Juli 2020 | 18:50:18
(CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)
Ketua KPU, Arief Budiman.
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memastikan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar 9 Desember meski kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah.

Salah satu alasannya, KPU sudah menghabiskan sekitar Rp1 triliun untuk persiapan. Arief mengatakan pilkada harus dilanjutkan agar energi dan dana yang sudah keluar tak sia-sia.

"Energi bangsa ini sudah dikeluarkan terlalu besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini," kata Arief dalam webinar Pilkada Sehat 2020, Apa Syaratnya?, Rabu (29/7).

"Kalau dihitung, sudah habis sekitar Rp1 triliun seluruh Indonesia," lanjutnya.

Arief mengakui memang ada opsi penundaan seperti diatur undang-undang. Namun Arief mengatakan tak ada yang bisa menjamin pandemi sudah selesai jika Pilkada Serentak 2020 digeser ke tahun 2021.

Saksi kasus suap PAW Harun Masiku itu menyebut ada kemungkinan pandemi Covid-19 melandai beberapa bulan ke depan. Arief menyebut hal itu ia ketahui dari beberapa pihak, tapi tak menyebut sumber yang jelas.

"Atau justru sebagaimana prediksi banyak pihak sebetulnya ini akan mencapai puncaknya pada bulan Juli? setelah itu Agustus, September, mudah-mudahan ya sangat berharap kurvanya melandai," ucapnya.

Jika pun pandemi belum selesai, kata Arief, KPU sudah menyiapkan konsep pilkada sehat. KPU akan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 selama penyelenggaraan pilkada. Ia meminta seluruh pihak untuk bekerja sama menerapkan protokol tersebut.

"Supaya tidak sia-sia, bersama-sama menjadi tugas kita menjaga kesehatan dan keselamatan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi Covid-19," ujar Arief.

Sebelumnya, kasus positif Covid-19 di Indonesia kian bertambah. Per Rabu (29/7), ada 104.432 kasus, dengan 4.975 kematian dan 62.138 orang sembuh.

Dua lembaga survei, Indikator Politik dan Charta Politika, menangkap desakan publik untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Indikator mencatat 63,1 persen dari 1.200 responden menyarankan pilkada ditunda. Sementara Charta Politika mencatat 54,2 persen dari 2.000 responden tak setuju pilkada digelar saat pandemi Covid-19.

(CNNIndonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Festival Siak Bermadah Tampil di Ajang Anugerah Pesona Indonesia Award 2020
Liga Inggris: Sengaja Batuk Bisa Diganjar Kartu Merah
Gerindra Bakal Usung Denny Indrayana di Pilkada Kalsel
Sejumlah Kader Nyatakan Mundur, Ini Tanggapan PDIP Sumut
PNS yang Tak Mundur saat Maju Pilkada Akan Diberhentikan Tak Hormat

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter