Home  / Politik
Tambah Wamen, Siasat Jokowi Redam Gejolak Koalisi
Selasa, 12 November 2019 | 09:15:50
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Presiden Joko Widodo saat melantik wakil-wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
JAKARTA - Jajaran Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali bertambah. Setelah melantik 34 menteri dan 12 wakil menteri pada Oktober lalu, Jokowi bakal kembali mengumumkan enam nama untuk posisi wakil menteri (wamen).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya membeberkan Jokowi sedang mempersiapkan enam kursi pejabat setingkat wakil menteri baru. Namun Moeldoko enggan merinci lebih lanjut terkait hal tersebut.

Kemudian kabar lainnya datang dari Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman. Fadjroel menyebut dua dari enam posisi wamen itu adalah wakil menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) dan wakil Panglima TNI.

Hal itu sejalan dengan dua nomenklatur baru yang diterbitkan pemerintah. Perpres Nomor 72 Tahun 2019 mengatur mendikbud akan dibantu wakil menteri dalam mengemban tugas. Begitu pula dengan penambahan wakil Panglima TNI yang tertuang dalam Perpres Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

Wacana penambahan wamen telah bergulir meski umur pemerintahan Jokowi periode kedua baru berjalan satu bulan. Wacana ini juga beriringan dengan kabar kasak-kusuk di koalisi Jokowi saat ini.

Semenjak Partai Gerindra bergabung dan mendapat jatah dua kursi menteri, Partai Nasdem mulai bergerilya. Mereka sempat mengancam akan keluar dari koalisi. Namun hal itu batal dilakukan setelah Nasdem mendapat tiga kursi menteri, yakni menteri komunikasi dan informasi, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pertanian.

Tak berhenti di situ, Nasdem juga baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan PKS. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umun PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/10). Pertemuan itu kemudian jadi bahan sindiran Jokowi ke Nasdem saat menghadiri HUT ke-55 Partai Golkar.

Bukan hanya Nasdem, Partai Hanura juga mengungkap ketidakpuasan mereka dengan susunan kabinet. Partai Hanura tak mendapatkan satu pun kursi meski sudah menjadi pendukung Jokowi sejak 2014.

"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah.

Belum lagi kelompok pendukung Jokowi di luar partai politik. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, misalnya, menyatakan Imam Besar FPI Rizieq Shihab perlu dihormati.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena selama ini Said jadi orang paling lantang mengkritik Rizieq, FPI, dan PA 212. Ucapan itu juga disampaikan hanya berselang sepekan setelah ia menyindir ada habib tak nasionalis dalam peringatan Hari Santri di Jakarta, Selasa (22/10).

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tambahan enam wakil menteri merupakan cara Jokowi membagi rata hasil perjuangan kepada rekan koalisinya.

Penambahan jumlah wamen juga dianggap Emrus sebagai taktik Jokowi mengakomodasi kelompok pendukung yang belum mendapat posisi di kabinet.

"Saya pikir bisa saja muncul karena memang tambahan wamen itu bisa saja memenuhi keinginan-keinginan para politisi atau partai karena memang partai itu kan berpolitik untuk kekuasaan," kata Emrus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/11).

Emrus mengatakan penambahan enam posisi wamen sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Namun Jokowi perlu mengkaji secara mendalam agar posisi wamen baru tidak kontraproduktif.

Jokowi perlu mempertimbangkan sosok yang benar-benar menambah kinerja kementerian. Jika tidak, kata Emrus, penambahan wamen malah akan merugikan posisi Jokowi sendiri.

"Tentu bahwa penambahan wamen benar-benar meningkatkan kinerja, goal akhirnya kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin secara tegas meyakini penambahan wakil menteri lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan politik dibandingkan kebutuhan pemerintahan.

Ujang berpendapat kabinet Jokowi saat ini sudah terlampau gemuk dengan 34 menteri dan 12 wakil menteri. Jika menambah enam jabatan lagi, Ujang menyebut hanya taktik meredam konflik di koalisi.

"Kalau kita memang konsisten untuk membangun bangsa, sejatinya kemarin sudah tuntas. Penting bagi Jokowi karena untuk mengakomodir semua orang atau partai yang berjasa kepadanya, tapi tidak penting bagi bangsa ini," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com via telepon, Senin(11/11).

Ujang memprediksi enam wamen baru akan menjadi ruang bagi PKPI dan Hanura yang belum masuk kabinet. Selain itu kemungkinan akan ada jatah untuk Nasdem guna meredam manuver Paloh yang mulai menggandeng barisan oposisi.

Dalam sisi pemerintahan, Ujang mengatakan kebijakan Jokowi ini malah kontraproduktif dengan klaim hendak menyederhanakan birokrasi. Di awal pemerintahan, Jokowi hendak memangkas eselon tiga dan eselon empat. Namun di saat yang sama ia menambah jabatan-jabatan wakil menteri.

"Katanya Pak Jokowi mau memangkas birokrasi, memotong anggaran birokrasi, itu kan untuk efisiensi. Tapi faktanya ketika pemerintah, Jokowi, menginginkan wamen, ya itu jalan-jalan saja kok. Padahal urgensinya tidak terlalu penting," ujar Ujang.

(cnnindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Uang BPJS Rp 100 T Mau Dipakai Program Rumah Jokowi, Setuju?
Menggugat Keseriusan Jokowi untuk Selesaikan Kasus HAM
Jokowi: Kita Nggak Gaji Pengangguran, Itu Keliru
KPK Tak Pedulikan Tersangka Meikarta Mengadu ke Jokowi
Jokowi soal Membangun Papua: Siapa Suruh Makan Infrastruktur?

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad