Home  / Politik
DKPP Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Sabtu, 15 Juni 2019 | 06:21:46
fin/riaueditor.com
PEKANBARU, riaueditor.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang kode etik di Kantor Bawaslu Riau, Jalan Adi Sucipto, Jumat (14/06/19). Sidang yang dipimpin oleh anggota DKPP RI Alfitra Salam ini merupakan tundaklanjut atas pengaduan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Riau, Suhardiman Amby beberapa hari lalu.

Dalam pengaduannya, Suhardiman didampingi sejumlah pengurus Hanura Kabupaten Kuansing dan Provinsi Riau sebagai saksi pengadu, membacakan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Kuansing selaku Teradu dan Bawaslu Kuansing selaku Terkait setebal sembilan halaman. Dugaan pelanggaran kode etik itu terdiri dari 10 poin. 

Pertama, para teradu membatalkan daftar pemilih yang telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka tertanggal 2 April 2019 dengan melakukan perubahan data pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno tertutup tanpa dihadiri partai politik sebagai peserta Pemilu.

Kedua, para teradu tidak cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena ditemukan perbedaan angka pemilih dengan kategori DPTb yang ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara nomor 02/PL.01.2. BA/1409/KPU/Kab/III/2019 tentang rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih tambahan tahap kedua. 

Ketiga, para teradu telah melakukan pembiaran dan bahkan mungkin atas perintah para teradu telah terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Keempat, para teradu tidak cermat dalam melakukan pengechekan terhadap logistik pemilu yang berakibat banyaknya TPS yang kekurangan surat suara dan bahkan ada surat suara yang kosong.

Kelima, para teradu telah melakukan pembiaran dan tidak memerintahkan PPK di tingkat kecamatan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan formulir model DAA1 kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan.

Keenam, Teradu V tidak memberikan waktu dan ruang yang seluas-luasnya kepada saksi dalam menyampaikan keberatannya pada rapat pleno tingkat Kabupaten dengan selalu berdalih telah selesai ditingkat Kecamatan.

Ketujuh, teradu V seenaknya tidur pada saat pleno sedang berlangsung.

Kedelapan, para teradu tidak memberikan hak bicara kepada saksi partai politik peserta pemilu yang memiliki mandat.

Kesembilan, teradu III mempunyai hubungan kekerabatan (saudara kandung) kakak adik dengan pengurus partai politik Golongan Karya DPD Provinsi Riau atas nama JONI ALPEN Ketua Biro PP Wilayah Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi.

Kesepuluh, para teradu tidak bersedia mengakomodir permintaan saksi untuk membuka kotak suara akibat perbedaan/perselisihan peghitungan suara dalam formulir C1, DAA1 dan DA1. 

Usai Suhardiman membacakan dugaan pelanggaran kode etik, Alfitra Salam yang bertindak selaku Ketua Majelis DKPP RI, mempersilahkan KPU Kuansing untuk menyampaikan jawaban.

KPU Kuansing selaku teradu yang terdiri dari Ketua Ahdanan, Wigati Iswandhiari, Yenni Gusneli, Irwan Yuhendi dan Wawan Ardi secara bergiliran menyampaikan jawaban. Ada yang dibenarkan dan ada juga yang dibantah. 

Sidang akhirnya diskors mengingat jelang waktu sholat Jumat. Sidang akan kembali dilabjutkan dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti.

Kepada wartawan jelang sholat Jumat, Alfitra Salam mengaku dari pemaparan Suhardiman Amby pihaknya belum bisa memberikan kemungkinan.

"Kita kan harus rapat pleno dulu. Proses persidangan itu tertutup dulu. Nanti setelah disidang kami DKPP rapat pleno 7 orang untuk memutuskan, untuk menilai apa ada kesalahan atau tidak", ujarnya.

Alfitra mengatakan semua alat bukti di persidangan, nantinya akan dilakukan croschek. Usai sidang diskors tambah Alfitra pihaknya akan memberikan kesempatan kepada anggota Majelis DKPP memperdalam lagi termasuk saksi-saksi, termasuk adanya hubungan saudara.

Pada dasarnya kata Alfitra hubungan saudara tidak ada masalah. Hanya saja dia harus mengumumkan di rapat pleno KPU Kuansing. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Ramses Hutagaol: Jika Demikian Hak Keuangan Teddy Mirza Dal Musti Diberikan
Tujuh Sengketa Pileg di Riau Mulai Disidang MK
Panglima TNI Bersama Pangab Singapura Pimpin Sidang CARM Indosin HLC Ke-22 di Bandung
Sidang Terdakwa Narkoba 2 Kilogram Asal Malaysia Ditunda
Hadirkan Saksi Ahli dan Fakta Persidangan, Kuasa Hukum: Hak Keuangan Teddy Mirza Dal Harus Dibayarkan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad