Home  / Politik
Kubu Prabowo Persoalkan Jabatan Ma’ruf Amin di 2 Bank BUMN, Ini Kata Denny Indrayana
Rabu, 12 Juni 2019 | 08:54:21
(Doc. Net)
Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana
JAKARTA - Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Denny Indrayana meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai peserta dan pemenang Pilpres 2019.

Dia beralasan, jabatan Ma'ruf Amin sebagai pengawas di dua bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendasari keyakinannya tersebut.

"Percaya diri pasti. Tetapi hari ini kan kami registrasi (permohonan PHPU pilpres). Kemarin Pak Bambang Widjojanto bilang tentang informasi yang menurut kami Pak Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres. Karena itu, paslon capres-cawapres 01 semestinya tidak memenuhi syarat dan (harus) didiskualifikasi," ujar Deny kepada wartawan di Gedung MK, Medan Merdeka Barat,  Jakarta Pusat,  Selasa, (11/06/2019).

Dia juga membantah bahwa pengungkapan posisi Ma'ruf Amin di dua bank milik BUMN merupakan upaya mencari kesalahan Ketua MUI nonaktif tersebut. Ia menganggap bahwa persoalan ini sangat prinsipil.

"Begini saya tidak bicara kapannya (waktunya). Karena esensinya kami menemukan ini persoalan yang prinsipil. (Informasi) yang kami dapatkan memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang (dokumen) mundur sebagai pengurus BUMN.  Karena itu, kami sampaikan kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga," lanjutnya.

Deny menuturkan,  detil soal informasi jabatan Ma'ruf sudah tertuang dalam permohonan perbaikan berkas PHPU pilpres yang disampaikan pada Senin (10/06/2019). Dia meminta publik mencermati hal itu dalam proses persidangan nanti.

"Kalau terkait dengan permohonan yang pasti kami tadi mengajukan dan diregistrasi. Jadi kami ikuti saja alur yang ada di MK. Faktanya kami sudah mendaptkan print-nanya, " tambah Deny.

Sebelumnya, Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjajanto menyatakan paslon capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin telah melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pelanggaran ini terkait dengan Ma'ruf Amin yang masih tercatat menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

(jarrak.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Tim Hukum Prabowo Sebut BIN dan Polri Tak Netral di Pilpres
Tutup Sidang Perdana Pilpres, MK Akan Sidang Lanjutan Selasa
Bambang Widjojanto: Rapel Gaji 13 & THR PNS untungkan Jokowi
Bambang Widjojanto: Kemenangan Jokowi Tidak Sah Menurut Hukum
Sidang Perdana Digelar Hari Ini, MK Periksa Gugatan Prabowo

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad