Home  / Politik
Rachmawati: Yang Makar Itu Megawati
Senin, 13 Mei 2019 | 20:53:57
(CNN Indonesia/Safir Makki)
Rachmawati menyatakan Megawati telah melakukan makar terselubung saat menjadi wakil presiden pendamping Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri menyatakan Megawati Soekarnoputri telah melakukan makar saat menjadi wakil presiden pendamping presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (199-2001). Hal itu diungkapkan Rachmawati saat merespons tudingan bahwa Kivlan Zen melakukan makar.

"Kalau mau bicara secara objektif yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarnoputri," ujar Rachmawati di kediamannya di Jalan Jati Padang Raya, Jakarta, Senin (13/5).

Rachmawati menuturkan makar yang dilakukan Megawati terjadi ketika presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hendak menetapkan Chairuddin Ismail sebagai Kapolri. 
Lihat juga: Megawati-Ma'ruf Amin Sepakat Rekonsiliasi Setelah 22 Mei

Menurut Rachmawati, Megawati melakukan tindakan insubordinasi atas pilihan Gus Dur agar Suroyo Bimantoro bisa menjadi Kapolri.

Setelah meloloskan Suroyo sebagai Kapolri, Rachmawati juga menuding Megawati memecah TNI dan Polri. Ia berkata proses memecah TNI-Polri oleh Megawati dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu yang kala itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat 

Rachmawati bahkan menyatakan 'moncong' sudah diarahkan ke Istana kala itu. Namun, ia tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'moncong' tersebut.

"Saya ingat sekali karena saya ada Istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke Istana," ujarnya.

"Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata," ujar Rachmawati menambahkan.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menganggap tudingan Rachmawati itu tak berdasar. Menurutnya kewenangan menetapkan Kapolri itu ada di tangan Presiden. Wapres tidak ikut campur dan maksimal hanya memberi pertimbangan. 

"Terus makarnya di mana? Soal Kapolri tidak bisa menjalankan dan mengamankan Dekrit yang dibuat Gus Dur, itu proses politik, yang sebenarnya juga sudah diantisipasi Gus Dur, mengingat dukungan kekuatan politik kpd Gus Dur di MPR menurun drastis," kata Hendrawan.

Di sisi lain, Rachmawati mengaku heran semua pihak mudah menuding orang lain melakukan makar. Padahal, ia menegaskan warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyatakan pendapat.

"Kita ini sebagai warga negara Indonesia yang punya hak berpendapat kalau melakukan kritik terhadap pemerintah itu dengan gampang dimakarkan, kenapa gitu lho?," ujarnya.

Rachmawati menceritakan dirinya juga pernah dituding melakukan makar saat hendak menyampaikan kajian tagar UUD 1945 kembali diberlakukan pada tahun 2016. Sebab, ia menolak UUD 1945 hasil amandemen.

Ia merasa keinginannya untuk mengembalikan UUD 1945 bukan tindakan makar.

"Waktu itu juga bersamaan dengan lagi heboh ya 212 saya mengajukan testimoni ini ke MPR sudah bikin appointmen ke MPR Pak Zulkifli saya mau mengajukan ini. Intinya ingin supaya MPR bersidang untuk kembali ke UUD 45 kok dimakarkan? unsurnya di mana?," ujar Rachmawati.

(cnnindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Paloh Sebut Jokowi-Parpol Pengusung Sepakat Tolak Perppu KPK
Penjelasan PDIP soal Megawati yang Tak Salami Surya Paloh Saat Pelantikan Anggota DPR
Heboh Momen Megawati ‘Cuekin’ Surya Paloh
Draf RKUHP: Makar ke Presiden, Terancam Pidana Mati!
Megawati Resmi Jadi Ketua Umum PDIP untuk Kelima Kali

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad