Home  / Politik
Menyoal Kecurangan Pemilu
Selasa, 23 April 2019 | 08:24:17
Photo : ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Anggota KPPS mengecek surat suara saat sesi penghitungan suara Pemilu serentak 2019.
Pemungutan suara dalam Pemilu 2019 yang digelar secara serentak sudah selesai dilaksanakan hampir satu pekan ini. Namun panasnya kompetisi antar pasangan calon presiden dan wakil presiden belum juga reda.

Bahkan pada hari-hari terakhir ini, isu adanya kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga jajaran di bawah seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan juga Panitia Pemungutan Suara (PPS) terus mengemuka. Hal itu bukan isapan jempol belaka karena banyak beredar video, dan foto-foto yang menggambarkan kecurangan tersebut.

Salah satu kasus yang diungkap ke publik misalnya dugaan kecurangan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS 30, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Dari foto dokumen C1 terlihat bahwa Prabowo Subianto mendapatkan 148 suara, dan Jokowi 63 suara. Tapi kemudian, di website KPU tertulis Jokowi 211 suara, sedangkan Prabowo hanya 3 suara.

Kemudian sebuah video menunjukkan kondisi serupa. Namun kali ini di TPS 1, Girimulyo, Belitang Jaya, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pasangan Jokowi-Ma'ruf dituliskan mendapatkan suara sebanyak 771 di real count KPU, sedangkan Prabowo-Sandi 73. Padahal, jumlah seluruh suara yang sah sebanyak 144.

Setelah dicek ke dalam formulir C1, ternyata Jokowi-Ma'ruf mendapat suara sebanyak 71. Sementara, Prabowo-Sandi 73. Artinya, ada penggelembungan suara sebesar 700.

Tim dari kubu Prabowo-Sandi yang terkenal dengan sebutan Badan Pemenangan Nasional (BPN) juga sudah menegaskan bahwa mereka menemukan 1.200 lebih indikasi kecurangan pemilu di berbagai daerah di Indonesia. Tim advokasi BPN telah melayangkan laporan ke Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum.

Dugaan kecurangan pemilu ditemukan di tingkat TPS baik dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Ada kertas suara digotong ke tempat yang tidak representatif, ada petugas KPPS nyoblos sendiri kertas suara hingga muncul angka yang fantastis.

Mereka juga mencurigai Babinsa yang ditarik dari wilayah pemantauan pemilu. Peran Babinsa pun digantikan polisi, terutama saat mengawal kotak suara. BPN menduga pihak-pihak tersebut ikut melakukan tindakan curang saat mengamankan kotak suara pemilu.

Tidak hanya itu saja, kasus-kasus yang lebih mengkhawatirkan juga terjadi. Seperti pembakaran kotak suara di Jambi yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan dua orang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Sebelumnya, publik di tanah air juga sudah dihebohkan dengan kasus dugaan kecurangan di Malaysia, dan Australia. Serta ketidakberesan para Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang membuat proses pemungutan suara berjalan ruwet.

Masih belum berhenti, usai pemungutan suara di dalam negeri pada Rabu, 17 April 2019, juga sempat ramai tagar KPU jangan curang di jagat media sosial. Dan muncul petisi memidanakan petugas KPU yang ditandatangani ratusan ribu orang.

Pemilu Terburuk

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, bersuara keras terkait dengan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Dia menyebut pemilihan umum kali ini sebagai pemilu terburuk pascareformasi.

Ia menyebut ada beberapa hal yang mengkhawatirkan terkait Pemilu 2019 ini. Salah satunya, jangan sampai mereka yang memenangkan pemilu dan mendapatkan suara terbanyak, tapi yang menjadi presiden justru orang lain.

"Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali," kata Bambang pada diskusi Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi di kawasan SCBD Jakarta, Minggu, 21 April 2019.

Bambang menuturkan kualitas pemilu yang sangat penting ialah kejujuran dan kerahasiaan. Prinsip pemilu adalah langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber. Namun, sebagian pemilih tidak bebas.

Kalau itu prinsip-prinsip dasar luber, jujur dan adil tidak dipenuhi maka dia berpendapat Pemilu 2019 sia-sia.

Senada, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, mengatakan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019 terstruktur, sistematik, dan masif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penghitungan suara. Dari informasi yang dia dapatkan, ada 6,7 juta surat suara yang tidak terkirim. Dia menilai Presiden Joko Widodo seharusnya bertanggung jawab dalam situasi ini tapi malah diam seribu bahasa sejak dari awal.

Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, menghargai segala kerja keras yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Tapi, dia tetap mendorong mereka untuk ambil langkah tegas untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.

"Kami yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia," kata Hashim di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya , Jakarta Selatan, Sabtu, 20 April 2019.

Sementara itu, Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said, mengatakan dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019 sangat mengkhawatirkan. Dia menegaskan kecurangan bisa membahayakan demokrasi.

"Jadi kecurangan ini menjadi peringatan, bahwa jangan sampai bangsa ini jatuh kepada proses menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan," kata Sudirman.

Di samping dugaan kecurangan yang mengemuka di atas, Badan Pengawas Pemilu juga menemukan kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu. Mereka menyebut KPU mengabaikan hal-hal teknis misalnya soal logistik, pembukaan TPS yang telat, surat suara yang tidak mencukupi dan lain-lain.

Selain itu memang ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara seperti kasus tujuh petugas KPPS di TPS 24, Kampung Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, yang terancam dipecat karena mencoblos 15 kertas suara sisa pemilihan presiden dan legislatif. Kemudian pelanggaran di Depok, daerah-daerah di Sumatera Utara, Manado, Malang, NTB, sampai pada di Surabaya yang mengharuskan digelarnya pemungutan suara ulang, dan wilayah-wilayah lainnya.

(viva.co.id)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Ajukan Gugatan Hasil Pilpres, Prabowo-Sandi Bisa Menang?
Resmi! Prabowo Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres di MK
Breaking: Prabowo-Sandi Ajukan Gugatan Pilpres ke MK
Prabowo Gugat Hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi
Ketua KPU : Tak Puas Hasil Pilpres 2019, Adukan ke MK

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad