SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H
Home  / Peristiwa
PT Adei Pecat Karyawan Tanpa Bayar Hak, Soniwati: Ini Bentuk Penjajahan Nyata di Negeri Ini
Senin, 12 April 2021 | 19:23:24
Wakil Ketua komisi V DPRD Riau, Soniwati
PEKANBARU, riaueditor.com - Tanpa alasan yang jelas, PT Adei Plantation & Industry memecat dua karyawan tanpa membayarkan hak sama sekali. Menariknya anggota DPRD Riau yang mencoba mempertanyakan masalah itu, justru dipersulit oleh pihak perusahaan.

"Waktu reses kemarin kami anggota DPRD Riau koq susah jumpa perusahaan PT Adei. Padahal sebelum ke sana, saya sudah menyurati Kepala desa untuk meminta ijin", ucap Wakil Ketua komisi V DPRD Riau, Soniwati saat ditemui, Senin (12/4/21).

Ia menceritakan ketika masuk ke kantor PT Adei di Pangkalan Kerinci Pelalawan, dirinya dihadang oleh pihak perusahaan. Mereka bersikukuh hanya boleh masuk kalau anggota DPRD Riau tersebut bisa menujukkan dokumen antigen dengan alasan musim covid.

Soniwati mengaku meski dokumen antigen sudah ia perlihatkan tetap juga tidak boleh masuk. Tak ada pilihan lain, ia pun langsung menerobos dan akhirnya bisa masuk.

Ia mengungkapkan kedatangannya ke kantor PT Adei dimaksudkan untuk  mempertanyakan tindakan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap karyawan. Dimana oleh pihak perusahaan memecat dua karyawan pasangan suami isteri hanya karena keluar untuk beli obat untuk anaknya.

Politisi asal fraksi PDIP DPRD Riau itu membeberkan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Diantaranya kesejahteraan karyawan, kesewenang-wenangan, serta ketidakmampuan perusahaan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan karyawan.

"Pihak perusahaan berdalih, pemecatan itu didasari atas ijin keluar terbatas yang dipalsukan oleh si karyawan untuk beli obat buat anaknya. Dan memang obat yang mereka butuhkan itu tidak tersedia di lingkungan perusahaan. Sehingga dengan terpaksa si karyawan memalsukan tandatangan ijin keluar", ucap Soniwati menirukan pihak perusahaan.

Menyikapi hal itu pihaknya kata Soniwati, sudah melayangkan surat ke Disnaker Provinsi Riau. Saat ini laporan tersebut tengah diproses untuk ditindaklanjuti.

Anggota DPRD Riau dua priode itupun menyesalkan tindakan kesewenang-wenangan pihak perusahaan. Ia mengatakan sebelum pemecatan, seharusnya perusahaan terlebih dahulu menempuh beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

"Iya misalnya peringatan 1, 2 dan seterusnya. Ini tidak, mereka malah langsung main pecat tanpa membayar hak-hak si karyawan. Ini adalah bentuk penjajahan nyata di negeri ini. Kita tak tahu hukum apa yang mereka pakai", ujarnya.

Anggota DPRD Riau dapil Siak - Pelalawan inipun berjanji, akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Sehingga dengan demikian sanksi hukum yang bakal dikenakan kepada PT Adei, menjadi pembelajaran kepada perusahaan lain supaya tidak memperlakukan karyawan secara sewenang-wenang, pungkas Soniwati. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Prada M. Ilham Pelaku Utama Kasus Ciracas Dipecat dari Keanggotaan TNI
Kabur, Bos Bursa Kripto di Turki Bawa Aset Nasabah Rp 29 Triliun
Iptu Razali: Polisi Teladan yang Bertekad Wujudkan Tanggungjawab Tugas Untuk Masyarakat
Ini yang Dimakan Nabi Muhammad SAW saat Sahur dan Buka Puasa
Hadapi Terorisme, Indonesia Bisa Adaptasi Strategi CTAP Selandia Baru

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter