Home  / Pendidikan
YPCR Klarifikasi Tuntutan Hak Pensiunan Guru dan Karyawan
Jumat, 10 Mei 2019 | 21:45:39
fin/riaueditor.com
Foto: Direktur YPCR Deni Satria saat mengklarifikasi hak pensiunan guru dan karyawan. Ia didampingi Kabag Umum DR. Masrul, Sekretaris Adrian Zen, Bendahara Firdaus Darwis dan Ketua Yayasan H. Sahriwal.
PEKANBARU, riaueditor.com – Dinilai tidak berimbang, Yayasan Pendidikan Cendana Riau (YPCR) akhirnya menggelar konferensi pers guna mengklarifikasi pemberitaan terkait tuntutan hak para pensiunan guru dan karyawan di salah satu ruangan Gedung YPCR Rumbai Pekanbaru, Kamis (09/05/19).

Direktur YPCR DR. Deni Satria menyatakan, keputusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutuskan YPCR membayar Rp 27,6 miliar, benar. Hanya saja atas keputusan tersebut YPCR telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Untuk itu YPCR meminta semua pihak menghargai proses hukum yang sedang berlangsung tanpa membentuk opini-opini negatif.

"Bilamana putusan MA nanti menyatakan YPCR diharuskan membayar Rp 27,6 miliar, kita siap", katanya.

Kemudian, terkait hak pensiun guru dan karyawan, YPCR menyatakan, telah membayarkan sepenuhnya sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan peraturan YPCR. Deni menyebutkan, perubahan pensiunan bulanan menjadi pensiunan sekaligus, sudah disosialisasikan terlebih dahulu dan disetujui oleh segenap guru dan karyawan.

"Perubahan sistim pensiun ini sudah melalui rapat terlebih dahulu, semua guru sudah bubuhkan tandatangan termasuk pak CK Sitepu. Notulensinya ada koq, ucapnya.

Menjawab kekecewaan terkait sertifikat IMB program rumah pensiunan guru dan karyawan, Deni Satria membantah. Ia menyatakan, dari 201 guru dan karyawan tinggal 16 orang yang belum diberikan. Sedangkan, penetapan harga rumah subsidi ditentukan berdasarkan tender dengan pihak pengembang. 

Deni juga mengungkapkan bahwa, tudingan penggelapan dan penipuan dana Tabungan Hari Tua (THT) sebagaimana dilaporkan ke Polda Riau sudah diaudit secara internal. Namun demikian, pihaknya tetap menghormati proses yang sedang berlangsung.

Sementara Ketua YPCR, H. Sahriwal SE menjelaskan, perbedaan harga pembangunan rumah tahap I, tahap II dan tahap III, lebih disebabkan oleh faktor pasar.

"Anda tahu di tahun 1997 lalu nilai rupiah berkisar Rp 2 ribuan. Nah, ketika terjadi gejolak ketika itu nilai rupiah mencapai Rp 15 ribuan. Jadi perbedaan harga, bukan oleh pihak Yayasan melainkan oleh pemenang tender", ungkap Sahriwal.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 85 orang pensiunan guru dan karyawan, menuntut YPCR membayar Rp 27,6 miliar program pensiun Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana putusan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Selain itu mereka juga menuntut YPCR YPCR untuk membayar hak pensiun, perubahan pensiunan bulanan menjadi pensiunan sekaligus yang dinilai sepihak, program rumah karyawan, dan dugaan penggelapan dana THT. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Kisah Miris Guru di Banten Tinggal di WC Sekolah Bersama Suami dan 2 Anaknya
Panglima TNI Terima Pengurus Karate Kandaga Prana Shokaido
Jalin Silaturahmi, Dewan Pengurus Korpri TNI Gelar Halal Bihalal dan Olahraga Bersama
Panglima TNI: Para Purnawirawan TNI Merupakan Suri Tauladan dan Guru Bangsa
Jokowi Undang Pensiunan Jenderal TNI ke Istana, Ada Apa?

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad