Home  / Pemerintahan
Pemprov Tunggu Arahan Pusat Soal Pegawai Honorer
Senin, 3 Februari 2020 | 08:02:16
Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau belum menentukan sikap dan masih menunggu arahan pusat terkait honorer. Hal ini sebagai tindaklanjut dari kesepakatan DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-BR) yang menyepakati bahwa tenaga honorer di lingkungan pemerintah akan dirumahkan. 

Langkah tersebut dilakukan karena Pemerintah Provinsi Riau tidak ingin gegabah dalam menentukan sikap. 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan menilai, hingga saat ini belum ada petunjuk tertulis yang dikirim ke provinsi mengenai mekanisme pemangkasan tenaga honorer tersebut.

"Kita masih tunggu petunjuk tertulisnya. Untuk angka pastinya berapa kami akan menginventarisasi ulang dan itu butuh waktu yang tidak singkat," paparnya. 

Kondisi itu tentunya dengan pertimbangan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap masih diperlukan perannya dalam membantu tugas pemerintahan. Bahkan di sebagian provinsi tetangga dengan jelas menyampaikan tidak akan merumahkan tenaga honorernya. 

Seperti diinformasikan sebelumnya, DPR RI dan Kemen PAN-BR sudah menyepakati soal tenaga honorer di lingkungan pemerintah akan dirumahkan. Pasalnya nantinya hanya ada 2 status kepegawaian secara nasional menurut ketentuan berlaku, yakni Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.(MCR)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Diangkat Jokowi & Dibanting Anies, Begini Nasib Saham Mal
Pasca Lebaran, Gubri Minta ASN dan THL Pemprov Riau Kembali Kerja Besok
Penjualan Bensin Anjlok 70%, 140 Ribu Pegawai SPBU Terancam!
Corona Bikin 8,1 Juta Pegawai Hotel & Restoran RI Dirumahkan
Bupati Siak: ASN dan Honorer Dilarang Mudik

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad