Home  / Pemerintahan
Dana Bantuan Kelurahan di Tangkerang Selatan Dinilai Belum Transparan
Jumat, 18 Oktober 2019 | 16:57:05
fin/riaueditor.com
PEKANBARU, riaueditor.com - Kecuali untuk pelatihan, kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana (Sarpras) di Kelurahan Tangkerang Selatan (Tangsel) tahun 2019, Kec. Bukit Raya dikerjakan oleh pihak ketiga.

Hal itu disampaikan Lurah Tangsel Syafrudin SH, saat dikonfirmasi seputar penggunaan dana bantuan Kelurahan tahun 2019, Jumat (18/10/19).

Ia mengatakan, sesuai PP no.130 tahun 2016 dana bantuan yang ditransfer langsung ke rekening kelurahan itu, digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti, pelatihan bengkel sepeda motor, semenisasi, gorong-gorong, dan drainase. 

Hanya saja, Syafrudin enggan merinci berapa dana yang digunakan untuk masing-masing kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksud.

Ia mengaku, untuk kegiatan pembangunan Sarpras di wilayahnya, dilakukan oleh pihak ketiga dengan sistim kontrak, kecuali pelatihan.

Syafrudin mengaku, dana bantuan APBN senilai Rp 185 juta tersebut, tak serta merta bisa dicairkan sepanjang pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan.

"Artinya diselesaikan SPJ-nya dulu, baru dibayar. Sedangkan pertanggungjawabannya ke BPKP", katanya.

Ketika ditanya progres pengerjaan fisik Sarpras sejauh ini, Syafrudin mengaku belum dilaksanakan dan baru dalam tahap persiapan.

Terpisah, aktifis LSM Lembaga Pemerhati Kesejahteraan Rakyat (LPKR) Andrewes menilai Syafrudin tidak transparan. 

Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari salah satu Kabag di Pemko Pekanbaru sebulan lalu, dana bantuan Kelurahan tersebut sudah ditransfer ke rekening masing-masing kelurahan di kota Pekanbaru.

Tak sampai disitu, Andrewes juga kecewa atas sikap Lurah Syafrudin yang dinilai mengabaikan administrasi. 

Ia mengatakan, surat konfirmasi yang ia layangkan secara resmi terkait dana bantuan tersebut ke Kelurahan Tangsel 30 September lalu, hingga kini tak kunjung mendapat jawaban. 

"Secara administrasi, setiap surat yang dilayangkan ke instansi pemerintah, semestinya juga dibalas dengan surat resmi. Sehingga dengan demikian bisa dipertanggungjawabkan", ucapnya. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Di Reses Zulfahmi, Warga Masih Keluhkan Lambannya Pengurusan e-KTP
Dugaan Korupsi Dana Konsumsi MTQ Inhu Segera Disidang
Tidak Terserap, Rp264,29 Miliar Dana Transfer APBN ke Riau Hangus
‘Peduli Sesama’ Kelurahan Sialang Rampai Gelar Donor Darah
Reskrim Polres Kampar Proses Tiga Kepala Desa Terkait Dana Desa

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad