Home  / Pemerintahan
Maaf, Kepala Daerah Ini Tak Setuju PNS Kerja dari Rumah
Senin, 12 Agustus 2019 | 14:28:20
(CNBC Indonesi/Muhammad Sabki)
Foto: Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balaikota
JAKARTA - Pemerintah mewacanakan pegawai negeri sipil (PNS) bisa bekerja dari rumah. Rencana itu disampaikan Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan kepada CNBC Indonesia, Jumat (9/8/2019). 

Wacana PNS bisa bekerja dari rumah segera direspons sejumlah kepala daerah. Mereka antara lain Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jujur kalau diterapkan di pemkot belum juga karena secara fisik ASN ini dibutuhkan. Karena kita tidak seperti milenial seakrang bisa berkantor di mana saja," ujar Yana di Kota Bandung, Senin (12/8/2019), seperti dilansir detik.com.

Selain itu, lanjut dia, masih banyak pekerjaan yang belum terintegrasi secara digital di sistem pemerintahan. Imbasnya, ada beberapa pekerjaan yang masih harus dikerjakan secara manual. 

"Teknologi, aplikasi soal kemampuan juga belum tentu merata dan butuh waktu dan biaya. Ide dasarnya sih mungkin saja tapi rasanya sih untuk kota Bandung belum," kata Yana. 

Baca:
PNS Kerja dari Rumah, Yakin Bakal Lebih Produktif?

Menurut Ridwan, muara dari sebuah pekerjaan adalah produktivitas. Oleh karena itu, cara bisa menyesuaikan selama target bisa dipertanggungjawabkan. "Jadi saya pada dasarnya akan memantau dulu wacana PNS kerja di rumah ini," ungkapnya di Bandung, Minggu (11/8/2019).

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan pekerjaan yang dapat dikerjakan PNS dari rumah berkaitan erat dengan teknologi. 

"Misalnya aduan online. Itu bisa dikerjakan di mana saja tanpa harus bertemu orang," ujarnya.

Kendati demikian, Ridwan mengingatkan agar pemerintah mengkaji lebih dalam wacana itu. Sebab, ada pula pekerjaan yang harus dilakukan via tatap muka.

Anies Baswedan belum dapat berkomentar perihal wacana PNS bekerja dari rumah. Ia memilih menunggu keputusan resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BKN.

"Kalau begitu kita tunggu peraturannya," kata Anies kepada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2019).

(cnbcindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Harvard Law School Sebut Alquran sebagai Sumber Hukum yang Adil
Gubri Apresiasi Penangkapan Jaringan Narkoba Internasional di Dumai
Top! Sri Mulyani Tambah Subsidi Bunga ke 224 Ribu Rumah Lagi
Lemahnya Kelengkapan Administrasi Diyakini Penyebab Pemkab Pelalawan Dua Kali Kalah Digugat
Penyakit Diabates Jadi Alasan Menkeu Pungut Cukai `Teh Botol`

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad