Home  / Pemerintahan
Bengkalis Usulkan Penanganan Abrasi ke Pusat Sebesar Rp233 Miliar
Sabtu, 23 Maret 2019 | 22:14:43
Diskominfotik Bengkalis
Foto: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE), M Firdaus SE, saat menghadiri FGD bersama Bappenas di Batam.
BENGKALIS, riaueditor.com - Abrasi pantai merupakan salah satu persoalan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis. Untuk itu pada tahun 2020 mendatang, Bengkalis usulkan anggaran penanganan abrasi ke pemerintah pusat sebesar Rp233.030.000.000,-.

"Usulan itu disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020," ungkap Plt Kepala Bappeda Bengkalis melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (PPE), M Firdaus SE, Sabtu 23 Maret 2019.

Seperti diketahui, setiap tahun masyarakat yang tinggal di pesisir pantai menghadapi persoalan abrasi yang menggerus daratannya. Memang sejauh ini, kata Firdaus, Pemkab Bengkalis sudah membangun pengaman abrasi. Mengingat anggaran yang dibutuhkan, makanya Pemkab Bengkalis berupaya maksimal mengusulkan ke pemerintah pusat.

"Setiap tahun puluhan meter daratan kita menjadi laut, pemukiman dan perkebunan masyarakat banyak yang rusak. Kondisi ini sangat mengancam kehidupan masyarakat disekitar pesisir pantai. Tidak hanya, masalah abrasi juga menyangkut kedaulatan wilayah Indonesia," tambahnya.

Usulan anggaran abrasi meliiputi tiga lokasi yang masuk dalam kawasan pulau terluar yakni Pulau Bengkalis dan Rupat. Secara rinci, pembangunan pengaman pantai Desa Jangkang hingga desa Selatbaru Kecamatan Bantan, sepanjang 1,9 Km dengan total anggaran sebesar Rp42.180.000.000,-.

Kemudian, pembangunan pengaman pantai desa Muntai sampai Desa Pambang Kecamatan Bantan sepanjang 9,95 Km dengan total anggaran Rp149.250.000.000,-. Pembangunan pengaman pantai Desa Kador, Desa Putri Sembilan, Desa Tanjung Punak dan Desa Teluk Rhu, Kecamatan Rupat Utara, sepanjang 5,2 Km senilai Rp41.600.000.000,-

Usulan untuk pembangunan pengaman pantai ini, bersamaan usulan program kegiatan pembangunan pulau-pulau terluar melalui surat yang telah ditandantangani Bupati Bengkalis Amril Mukminin. "Mudah-mudahan, usulan kita ini menjadi skala prioritas oleh pemerintah pusat," imbuh Firdaus.

Pada Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi Dana Alokasi Kusus (DAK) 2020 yang antara Bappenas dan Bappeda, usulan pembangunan bagi kawasan pulau-pulau terluar, menjadi penekanan oleh pihak Kabupaten Bengkalis.

Saat itu, perwakilan Tim DAK dari Bappenas, dihadiri Alfia dan Ahmad Zainudin, Bappeda dari sejumlah daerah di Riau dan Kepri, sementara dari Bappeda Bengkalis dihadiri oleh Kabid PPE Muhammad Firdaus.

Dalam kesempatan itu M Firdaus memberikan masukan kepada Bappenas terkait Aplikasi DAK Krisna agar disempurnakan lagi. Mengingat masih banyak usulan prioritas daerah belum bisa tertampung dengan maksimal dalam Menu DAK yang dibuat sebelumnya seperti usulan penanganan abrasi pantai

"Selama ini kita tak bisa mengusulkan anggaran abrasi pantai karena didalam aplikasi menu DAK tidak tersedia, pertemuan kemarin kami minta supaya Menu dalam aplikasi DAK 2020 dibuat, supaya daerah bisa mengusulkan anggaran untuk penanganan abrasi pantai tahun 2020," pungkas Firdaus.(*)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Cegah Abrasi, Bakamla Sambas dan Posmat TNI AL Pemangkat Tanam Mangrove
Penanganan Abrasi di Bengkalis Akan Masuk RPJMN 2020-2024
Tim Kementerian dan Lembaga Terkait Lakukan Kajian Abrasi di Pulau Bengkalis
Tim Studi dari Sejumlah Kementerian dan Lembaga Akan Meninjau Abrasi di Bengkalis
Bengkalis Usulkan Penanganan Abrasi Masuk RPJMN 2020-2024

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad