Home  / Parlemen
FPAN Audensi Dengan DPRD Riau Terkait Kendaraan ODOL
Kamis, 10 Juni 2021 | 10:17:34
riaueditor.com/fin
PEKANBARU, riaueditor.com - Pengalihan jalur lalu lintas kendaraan bertonase berat ke Jalan Lintas Elak - Sungai Karas oleh warga Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), akhirnya sampai juga ke DPRD Riau. Mereka menilai kerusakan Jalan Sudirman Air Molek dipicu oleh kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) tersebut.

Hal ini mengemuka pada audensi Forum Penyelamatan Asset Negara (FPAN) dengan Komisi IV DPRD Riau, Rabu (9/6/21).

Koordinator lapangan (Korlap) FPAN Fadri Hendra dkk didampingi anggota DPRD Inhu Bayu Nofyandri Surbakti dan M. Syafril didepan ketua dan anggota komisi IV DPRD Riau mengungkapkan, aksi pengalihan jalur truk itu dilakukan sejak 1 Juni 2021.

"Pengalihan jalur truk bertonāse besar ini kami lakukan karena kami khawatir atas keselamatan keluarga kami", ujarnya.

Menurut FPAN, jalan provinsi yang seharusnya hanya boleh dilintasi kendaran ber Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton itu, justru dilintasi kendaraan 30 ton keatas.

FPAN pun meminta DPRD Riau agar memfasiltasi keluhan mereka. Pasalnya selama 8 hari terakhir mereka harus berjaga 24 jam secara bergantian mengalihkan truk ODOL tersebut ke Jalan Lintas Elak - Sungai Karas secara swadaya.

Sementara Dinas Perhubungan Riau yang dipimpin Plt Kabid Lalulintas, Indrawansyah mengaku sudah bertindak. Hanya saja sanksi tilang tidak sepadan dengan biaya perjalanan dinas.

Indrawansyah mengaku, kendala yang dihadapi ketika melakukan penertiban di lapangan harus melibatkan pihak kepolisian, ujarnya.

"Masalahnya ketika penertiban dilakukan harus melibatkan pihak Kepolisian. Beda halnya bila di terminal. Selain itu ODOL yang ditertibkan Dishub Provinsi ditolak oleh PPNS kabupaten dengan alasan status jalan atas kendaraan yang ditertibkan tersebut", ujarnya.

Ditempat yang sama, Dinas PUPR Riau yang diwakili oleh Kepala UPT Wilayah IV, Sanusi mengatakan pihaknya sejauh ini belum bisa berjanji atas perbaikan Jalan Elak - Sungai Karas sepanjang 7,6 kilometer yang ditolak oleh para pengemudi ODOL.

"Kita harus survei dulu ke lapangan. Jalan Elak -Sungak Karas itu untuk UPT, fungsional. Namun kalau Air Molek - Simpang Japura, itu di bidang. Yang jelas untuk fungsional, UPT siap", ujarnya.

Ia menjelaskan tahun 2021 ini UPT wilayah IV PUPR Riau menargetkan fungsional jalan sepanjang 714 kilometer di tiga kabupaten yakni, Inhil, Inhu dan Kuansing. Sementara  dana di UPT yang ia pimpin sebesar Rp 18 miliar.

Usai audensi, anggota komisi IV DPRD Riau Mardianto Manan menilai kondisi yang terjadi di Air Molek itu akibat ego sektoral.

"Penertiban di lapangan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan instansi terkait. Hanya saja terkadang ada miss koordinasi.  Eksekusi penindakan di lapangan itu terletak di Polri", ucapnya.

Politisi fraksi PAN DPRD itu mengatakan, aksi pengalihan jalur lalulintas khusus ODOL oleh warga, dinilai sebagai sentilan kepada instansi terkait.

"Memang ada diamanahkan di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas jalan itu bahwa terkait peran serta masyarakat. Akan tetapi peran serta masyarakat itu tidak boleh mengeksekusi, tidak boleh menyetop dan memasang portal", sebutnya.

Menyikapi pengambilalihan kewenangan oleh masyarakat itu, kata Mardianto, Dishub Riau dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kepolisian.

Sementara menyikapi kerusakan jalan, ia berharap segera diperbaiki. Hanya saja jika dana UPT tidak memungkinan pihaknya akan berupaya memasukkan pada APBD Perubahan 2021.

Mardianto juga membantah pernyataan koleganya sesama anggota komisi IV DPRD Riau Abdul Kasim. Dimana Abdul Kasim melarang warga agar tidak meminta perusahaan membantu perbaikan jalan. Menurutnya sepanjang tidak ada pemaksaan boleh-boleh saja.

"Kalau jalan juga hancur lalu ada lobang seperti itu mobilnya kebalik. Artinya dengan memperbaiki dia juga senang. Jadi bantuan itu juga perlu. Tadi  dati data yang kita dapat ada 10 perusahaan yang melewati jalan itu", ujar Mardianto.

Kedepan kata Mardianto, hal-hal semacam ini bisa dieliminir meski tak tuntas semua. Sementara soal ODOL, mesti dituntaskan dari muaranya seperti pengujian, KIR dan lain sebagainya.

Adapun anggota dewan yang hadir pada audensi tersebut, yakni ketua DPRD Riau Yulisman, ketua komisi IV Parisman Ikhwan dan sejumlah anggota komisi IV DPRD Riau.

Diantaranya, H. Abdul Kasim SH, Hj Farida Saad SE, Tumpal Hutabarat, Mardianto Manan, Yuyun Hidayat, Almainis, Dani Nursalam, dan Piter Marpaung. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Ini Sikap DPRD Riau Terhadap Kendaraan ODOL
Ini Kata Dewan Dibalik Sulitnya Menertibkan Angkutan ODOL
Dirjen Perhubungan Darat Apresiasi Gubri Dukung Basmi Truk Odol di Riau
Kerugian Negara Akibat Kendaraan ODOL Capai Rp 43 Triliun
Dishub Riau Tilang 101 Truk ODOL

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter