UCAPAN RAMADHAN RIAUEDITOR
Home  / Parlemen
Tak Hadiri RDP, PT PSJ Minta DPRD Riau Jemput Paksa PT NWR
Senin, 5 April 2021 | 22:31:00
riaueditor.com/fin
PEKANBARU - Kendati diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPRD Riau, namun PT Nusa Wana Raya (NWR) enggan hadir. Menyikapi hal itu, PT Peputra Supra Jaya (PSJ) mendesak DPRD Riau agar melakukan upaya jemput paksa.

Desakan itu disampaikan kuasa hukum PT PSJ, Asep Ruhiat SH terkait sikap PT NWR yang enggan hadir pada RDP komisi II DPRD Riau, Senin (5/4/21).

"Sebenarnya hearing tadi kan seluruh pihak diundang. Baik dari PSJ, koperasi, NWR, Disbun dan DLHK. Hanya NWR yang tak hadir. Sewaktu hearing di komisi I DPRD Riau juga NWR tak hadir.  Makanya tadi kita meminta kepada komisi II, kalau pada hearing berikutnya juga tak hadir, silahkan DPRD Riau gunakan kewenangannya menjemput paksa melalui pihak Kepolisian", ujarnya.

Asep pun sepakat dengan komisi II DPRD Riau yang bisa saja merekomendasikan pencabutan seluruh ijin, sebagai konsekwensi atas  sikap tidak koperatifnya PT. NWR.

PSJ kata Asep, berharap penyelesaian di Gondai Pelalawan ini bukan hanya secara hukum. Tetapi penyelesaian secara mediasi dengan masyarakat tempatan yang ada di sana.

"Jangan sampai nanti dibuat tidak nyaman. Apalagi sekarang, mereka untuk memanen ini kan sudah dilarang. Padahal hak-hak mereka juga ada disitu", ucapnya.

Menurut Asep, keputusan MA terhadap lahan tersebut, tidak memerintahkan mengosongkan atau membabat. Dan jaksa telah melakukan eksekusi secara administrasi sesuai putusan MA.

Dijelaskan, pada dasarnya antara koperasi dan PSJ, awalnya PSJ diminta oleh masyarakat sebagai bapak angkat membangun perkebunan. Dengan cara, pola kerjasama KKPA.

Ia menerangkan, pola KKPA sendiri kalau misalnya kontribusi terhadap masyarakat dan negara ditanya oleh komisi II, maka yang menjawab Dinas Perkebunan.

"PT PSJ dalam hal ini telah memberikan kontribusi lebih dari yang semestinya. Sesuai aturan semestinya 20 persen untuk masyarakat dan 80 persen perusahaan. Akan tetapi PSJ justru 30 persen untuk masyarakat dan hanya 70 persen untuk perusahaan", ungkapnya.

Dikatakan, perusahaan yang berpihak ke masyarakat justru dibabat habis. Tapi ketika ada NWR apa kontribusinya kepada masyarakat, tanya  Asep.

Sementara terkait wącana tukar guling lahan yang ia tawarkan sebagai solusi atas kasus ini, sebut Asep sebenarnya bisa saja dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini KLHK.

"Kalau kita melihat kepada SK 444, di situ apabila ijinnya sudah ada pihak ketiga di dalam kawasan tersebut harua dikeluarkan. Dan itu tidak dilakukan juga. Dan secara   wilayah, hak adat, itu kan dilindungi oleh undang-undang di pasal 18 undang-undang Dasar 45. Nah makanya kalau diserahkan dengan ijin dari KLHK, harus dikeluarkan dulu yang ada penguasaan pihak ketiga", pungkas Asep. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
PT PSJ Harus Bertanggungjawab Terhadap Koperasi Gondai Bersatu dan Sri Gumala Sakti Atas Putusan MA
Plh Sekdaprov Riau Sampaikan Beberapa Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Riau
Agresifitas China Karena Fragmentasi Sikap Indonesia
Tuntut Sisa Lahan Milik Desa, Masyarakat Petapahan Tutup Jalan Keluar Kayu PT PSPI
UU Ciptaker Dinilai Rentan Picu Konflik Lahan Seperti di NTT

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter