UCAPAN RAMADHAN RIAUEDITOR
Home  / Parlemen
DPRD Riau Minta Eksekusi Lahan di Gondai Jangan Memiskinkan Petani
Senin, 5 April 2021 | 21:16:23
riaueditor.com/fin
PEKANBARU, riaueditor.com - Putusan hukum  Mahkamah Agung (MA)Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang  eksekusi kebun sawit milik PT. Peputra Supra Jaya (PSJ) seluas 3.323 hektar di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, masih menyisakan masalah.

Pasalnya selain karena pencocokan perkara (Constatering) belum diketahui, juga karena di lahan yang akan dieksekusi, terdapat 1.300 hektar kebun milik petani di dua koperasi yang sudah dikelola 22 tahun terakhir.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin ketua komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung SH didampingi 5 anggota komisi II lainnya dengan pengurus koperasi Gondai Bersatu, Koperasi Sri Gumala Sakti, DLHK Riau dan Disbun Riau di ruang Komisi II DPRD Riau, Senin (5/4/21).

"Dalam rapat kita dan para pihak sepakat dengan norma hukum yang berlaku sesuai putusan hukum yang sudah inkrah. Namun dari sisi masyarakat Pelalawan yang terdaftar sebagai anggota dua koperasi tadi, bagaimana agar ekonominya tidak termiskinkan akibat peristiwa hukum ini", ucapnya.

Ia mengatakan, sebagai perusahaan yang memenangkan perkara di MA, PT Nusa Wana Raya (NWR) diharapkan bisa bermitra dengan petani di dua koperasi tersebut.

Robin mengakui DPRD Riau tidak berwenang menunda eksekusi. Akan tetapi Kementerian LHK kini tengah membentuk tim terkait 1.300 hektar yang belum tereksekusi.

"Mudah-mudahan tim KLHK yang dibentuk nanti hasilnya bisa lebih baik untuk masyarakat. Teman-teman di komisi II juga tadi berharap, PT NWR bisa melihat nasib anggota koperasi. Khususnya anggota koperasi yang ber KTP  Pelalawan", pungkasnya.

Sedangkan terkait keresahan masyarakat terhadap sawit yang akan dipanen di lahan koperasi milik mereka, politisi asal fraksi PDIP DPRD Riau itu menghimbau agar saling menahan diri.

Sementara dalam RDP yang tak dihadiri PT NWR itu, Sekretaris komisi II DPRD Riau Sugianto mempertanyakan DLHK terkait luas konsesi dan kapan PT NWR memperoleh berapa ijin.

Tak sampai disitu, politisi asal fraksi PKB DPRD Riau itu juga mencecar DLHK mengenai apa saja yang sudah diberikan (kewajiban) PT NWR.

"Jangan berdalih pada putusan hukum saja. Sekarang fokusnya penyelamatan masyarakat. Surati Kejaksaan, mana constateringnya, jangan asal eksekusi saja. Saya mau tanya dulu, ada ngak bahasa perampasan dalam putusan MA itu.

Menjawab hal itu, Kabid PPH  DLHK Riau, Danang didampingi Kabid PPLHK Alwamen dan Kasi Gakkum Agus Suryoko berjanji akan membawa dokumen tersebut ke komisi II pada RDP selanjutnya.

Adapun anggota komisi II DPRD Riau yang hadir pada RDP yakni, selain Robin Hutagalung dan Sugianto, juga hadir M. Arpah, Manahara Napitupulu SH, Yanti Komalasari dan Sulaiman MZ SE MSi. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sebaiknya Istana Lebih Cermat, Kasus Lahan di Gondai Sudah Putusan MA
Temuan Disnaker Inhu, Diduga PT Mentari Datangkan Puluhan Orang Bayaran Dari Luar Daerah
Nyaris Bentrok! Datangkan Pasukan Bayaran, Alat Berat PT Mentari Gusur Lahan Masyarakat Sungai Raya
Sengketa Lahan Berujung Laporan ke Polres Rohil, Ini Tanggapan Dr Huda
Patroli Karhutla, Danrem 031/WB Tinjau Pendinginan Lahan Terbakar di Riau

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter