UCAPAN RAMADHAN RIAUEDITOR
Home  / Parlemen
Revisi Perda RTRW Riau 2018 Belum Dibahas
Rabu, 24 Februari 2021 | 19:53:41
Foto : Ist
PEKANBARU, riaueditor.com - Lima dari sejumlah pasal Perda RTRW Riau 2018 yang akan kembali direvisi tahun 2021 ini, belum diketahui. Alhasil, "nasib" kebun sawit illegal seluas 1,8 juta hektar sebagaimana temuan tim monitoring KPK beberapa waktu silam, masih misterius.

Terkait hal itu, Wakil ketua DPRD Riau Syafruddin Poti SH saat dikonfirmasi, mengaku pihaknya sejauh ini belum membaca bunyi kelima pasal RTRW Riau 2018 yang akan direvisi tersebut.

"Awak aja belum baca", ucap Syafruddin Poti saat didesak kemungkinan diputihkannya kebun sawit illegal seluas 1,8 juta hektar sebagaimana temuan tim monitoring KPK beberapa waktu silam di Riau", Rabu  (24/2/21).

Wakil ketua DPRD Riau asal fraksi PDIP itu mengatakan Perda RTRW Riau itu di Badan Legislatif (Banleg).

"Prosedurnya, Banleg nanti melaporkan kepada pimpinan. Setelah itu dibentuk panitianya lagi mengenai revisi RTRW itu", ucap Syafruddin Poti singkat.

Dikonfirmasi terpisah, ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung SH, mengatakan kemungkinan diputihkannya kebun illegal 1,8 juta hektar pada revisi RTRW Riau tahun ini, sejauh ini masih menunggu pembahasan.

"Itu kan belum dibahas oleh Pokja. Kita tunggu ajalah", ujar ketua Komisi II DPRD Riau yang membidangi ekonomi tersebut.

Menurutnya kemungkinan dilakukannya pemutihan terhadap kebun illegal seluas 1,8 juta hektar, masih menunggu instruksi terbaru. Karena saat ini banyak muncul peraturan baru, katanya.

"Tapi yang jelas bahwa penegakkan hukum itu penting", ujar Robin.

Sebelumnya, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Ma,mun Solihin, Senin (15/02/21), memastikan akan merevisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2018. Oleh karena itu sebelum dibahas ditingkat Pansus, DPRD Riau minta masyarakat menyampaikan masukkan.

"Kita akan revisi RTRW Riau 2018. Kenapa kita gesa, karena sudah 26 tahun tidak direvisi. Jadi sudah lebih dari 20 tahun," ucapnya.

Sementara informasi yang berhasil dirangkum, Mahkamah Agung (MA) sejak 2019 memutuskan mengabulkan lima dari tujuh pasal gugatan judicial review Walhi Riau dan Jikalahari atas RTRW Riau. 

MA menyatakan, lima dari seluruh pasal yang digugat, bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, tak punya kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan Gubernur dan DPRD Riau mencabut pasal-pasal itu. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Revisi RTRW Riau 2018 Masih Menunggu Rekom Pemprov
Minta Masukan Masyarakat, DPRD Riau Revisi RTRW 2018
Harmonisasi Perda RTRW, Jikalahari: Jangan Mendahului yang Belum Ada Normanya
Kadis DLHK Riau: Revisi Perda RTRW Mengacu UUCK
Sekdaprov Riau Dorong Kabupaten/Kota di Riau Selesaikan Revisi Perda RTRW

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter