Home  / Parlemen
Besok, DPRD Riau Undang Pansel BUMD
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:06:32
fin/riaueditor.com
PEKANBARU, riaueditor.com -  Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan, untuk memastikan betul tidaknya proses seleksi pemilihan Komisaris dan Direksi BUMD, DPRD Riau akan mengundang Panitia seleksi (Pansel) besok, Kamis (28/01/21).

"Besok (Kamis 28 Januari 2020, red) kita akan undang Pansel BUMD.  Kita mau bongkar apakah betul tidak pemilihan ini sudah sesuai prosedur. Mereka kan nantang bilang sudah betul. Makanya kita uji besok," ujarnya usai menerima pernyataan sikap Forum Komunikasi Pimpinan Masyarakat Riau (FKPMR), Rabu (27/01/21).

Ia mengatakan, Komisi III DPRD Riau akan melihat apakah orang - orang yang dipilih dan ditetapkan sebagai pimpinan di BUMD tersebut ada pengalaman kerjanya, apakah terlibat di partai politik dan hal-hal yang diduga dilanggar lainnya.

Politisi asal fraksi PPP ini mengungkapkan jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah agar didalam pemilihan Komisaris dan Direksi BUMD dilakukan secara transparan. Namun sepertinya pemerintah enggan mendengar suara dewan.

"Ia ingin meloloskan keinginan dia. Makanya dengan kehadiran orang tua kita dari FKPMR ini, menjadi kekuatan kami untuk mencoba melakukan evaluasi kembali", ucapnya.

Sebagai lembaga pengawas kata Husaimi, pihaknya menilai ada beberapa kebijakan pemerintah yang dilanggar. Pertama Pergub, kemudian Perda pendiriannya, dan Tata kelola BUMD yang dimentahkan dengan Permendagri no 37.

Dalam pasal tersebut tambah Husaimi, Pansel terdiri dari minimal. Kalau minimal dalam bahasa hukum membatasi kebawah, tidak membatasi ke atas. Jadi mestinya diterjemahkan dengan semaksimal mungkin.

Ia pun berjanji, hari ini akan membuat nota dinas ke pimpinan DPRD Riau untuk menyurati Gubernur. Kemudian besok Komisi III juga akan mengundang Pansel.

Sebelumnya FKPMR yang dipimpin wakil ketua FKPMR Azlaini Agus dalam pernyataan sikapnya, menyoroti penunjukan jajaran komisaris dan direktur di BUMD PT PIR dan PT SPR.

Pertama, BUMD sebagai perusahaan milik daerah, maka Dewan Komisaris dan Direksi haruslah representasi kepentingan daerah serta harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dengan mengutamakan Putera Melayu Riau.

Kedua, mekanisme dan proses pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi harus transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Ketiga, meminta Gubernur Riau untuk mengulang proses seleksi Komisaris dan Direksi PT Pengembangan Investasi Riau dan PT Sarana Pembangunan Riau, dengan memenuhi ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, serta Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola BUMD.

Keempat, FKPMR mendesak Gubernur Riau untuk membenahi Tata Kelola BUMD agar dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Plh Sekdaprov Riau Kukuhkan Pengurus Aspekraf Riau Masa Bakti 2021-2023
Indra Gunawan Eet Sebut Nasarudin Sosok Muda Enerjik dan Smart, Layak Nakhodai KNPI Riau
Ini Pesan Plh Sekdaprov Riau dalam HUT Pertama DMDI Riau
Bappenas RI Sampaikan 3 Fokus Usulan Pembangunan di Riau
Pemerintah dan Masyarakat Harus Aktif Bangun Riau

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter