Home  / Parlemen
Tak Mengantongi Ijin, DPRD Riau Jadwalkan Hearing Dengan PT SS
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:43:54
Anggota Komisi II DPRD Riau, Manahara Napitupulu
PEKANBARU - Guna menindaklanjuti laporan kelompok tani Talang Mamak pertengahan 2020 silam, DPRD Riau berjanji akan kembali menjadwalkan hearing dengan PT Siberida Subur (SS). Pasalnya kebun kelapa sawit seluas 1,4 ribu hektar yang dikuasai sejak 2007 tersebut, dinilai tidak mengantongi ijin.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Riau Manahara Napitupulu saat dikonfirmasi disela-sela rapat Banggar DPRD Riau, Kamis (21/01/21).

"Benar ada laporan masyarakat dari sana yang melaporkan ke Gakkumdu di Jakarta bahwa kebun PT. SS tidak mengantongi ijin. Kemudian dari Gakkumdu membenarkan bahwa kebun PT SS di kabupaten Indragiri Hulu itu, memang belum memiliki ijin pelepasan kawasan", ucapnya.

Politisi asal fraksi Demokrat itu mengatakan, karena belum memiliki pelepasan kawasan maka PT SS tidak berhak menguasai apalagi membangun kebun di wilayah tersebut.

Hanya saja kata Manahara, pihaknya sungguh kecewa dengan sikap Gakkumdu yang sampai saat ini terkesan enggan menindaklanjuti kebun illegal PT SS.

"Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait ketika itu, kita Komisi II DPRD Riau sepakat termasuk pak Gubernur bahwa PT SS tidak berhak membangun kebun di dalam kawasan HPT karena belum memiliki ijin pelepasan kawasan", ujar Manahara.
 
Menurutnya pada dasarnya komisi II DPRD Riau ketika itu sudah menjadwalkan hearing dengan PT SS. Hanya saja karena pandemi Covid 19, pertemuan tersebut urung dilakukan.

"Yah, makanya kita dari Komisi II akan menjadwalkan lagi  mengundang PT SS", ujarnya.

Sebelumnya, data yang dimiliki DPRD Riau, menuding PT SS  menyulap 1,4 ribu hektar kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2007. Sementara PT SS menyebutkan pihaknya sudah mengantongi Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Inhu.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung SH usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT SS, Disbun Riau, BPN Riau dan Kelompok Tani Talang Mamak di ruang Medium DPRD Riau, Senin (20/7/20).

"Hari ini terungkap bahwa mereka mengelola kebun dalam kawasan hutan. Data yang kita miliki 1,4 ribu hektar sekian. Pengakuan mereka sih 1 ribu. Tapi yang jelas mereka menggarap sejak 2007 didalam kawasan hutan", ujar ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung SH
usai RDP dengan PT SS, Disbun Riau, BPN Riau dan Kelompok Tani Talang Mamak di ruang Medium DPRD Riau, Senin (20/7/20) silam.

Anggota DPRD Riau asal fraksi PDIP itu mengatakan, akibat menggarap lahan secara illegal itu, negara dirugikan dari sisi pajak.

Menyikapi hal itu, Komisi II DPRD Riau akan menggelar rapat secara khusus dengan Disbun Riau, Dinas LHK, BPN dan instansi terkait dari Pemkab Inhu. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Pansel Umumkan 31 Peserta Lulus Seleksi Administrasi Asessment JPTP Pemprov Riau
Peserta SNMPTN 2021 Tembus 500 Ribu Jelang Penutupan Pendaftaran
DPRD Riau Jadwalkan Ulang RDP dengan PT DPN
Kolam Limbah PMKS PT. SIPP Bengkalis Jebol Lagi
Adaptasi Masyarakat Digital di Masa Pandemi Covid-19

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter