Home  / Parlemen
Hujan Interupsi, DPRD Riau Gelar Paripurna Perubahan Perda
Senin, 11 Januari 2021 | 17:41:02
fin/riaueditor.com
PEKANBARU, riaueditor.com - Meski secara fisik hanya dihadiri oleh ketua-ketua fraksi dan sebagian ketua-ketua komisi, namun rapat paripurna DPRD Riau tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2002 tetap digelar, Senin (11/1/21).

Menariknya paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Riau Agung Nugroho tersebut, diwarnai hujan interupsi.

Adalah ketua Komisi I DPRD Riau Parisman Ikhwan SE yang mengawali interupsi. Politisi partai Golkar itu menilai paripurna tentang Perubahan atas Perda No.10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) tidak sesuai tatib DPRD.

"Ijin interupsi ketua agenda paripurna tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) ini tidak sesuai tatib DPRD. Jadi sebaiknya paripurna ini dipending dulu", ujarnya.

Belum sempat memberi penjelasan, Agung Nugroho yang kembali mencoba berbicara kembali di interupsi. Kali ini dari Kelmi Amri. Sama dengan Parisman, Kelmi juga memprotes paripurna tentang perubahan Perda tersebut karena sebelumnya tidak diumumkan dalam rapat Banmus.

Bahkan penjelasan wakil ketua DPRD Riau Hardianto yang mencoba menjelaskan agar rapat paripurna ini bisa tetap berlangsung, tak meenyurutkan semangat sesama fraksinya yakni, Gerindra Marwan Yohanis melakukan interupsi. Hingga pada akhirnya rapat paripurna pun diskors 5 menit.

Sesaat setelah pimpinan dewan berunding dengan ketua-ketua fraksi di meja pimpinan rapat, paripurna pun akhirnya  bisa dilanjutkan.

Paripurna ini sendiri dihadiri ketua komisi dan ketua fraksi-fraksi DPRD  Riau. Mereka antara lain Fraksi Golkar, Karmila Sari, Sewitri, Sulastri, Parisman Ihwan, Yanti Komala Sari, Fraksi PDIP Syafaruddin Poti, Almainis, Iwandi, Sugeng Pranoto, Fraksi Demokrat Kelmi Amri.

Selanjutnya Fraksi Gerindra Nurzafri, Marwan Yohanis, Fraksi PAN Zulfi Mursal, Fraksi PKS Markarius Anwar, Fraksi PKB Abu Khoiri, Sugianto, Fraksi Gabungan, M. Arpah, beserta anggota DPRD Riau lainnya secara virtual.

Sementara dari Pemprov Riau dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, dan Forkopimda Riau.

Dalam dalam rapat paripurna kali ini mengagendakan Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No.10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah sekaligus Pembentukan Pansus oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keanggotaan panitia khusus pembahasan rancangan perda tentang perubahan atas Perda no.10 tahun 2002 tentang perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) bank pembangunan daerah.

Sedangkan agenda kedua, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Kritis oleh DPRD Provinsi Riau. Rancangan ini disampaikan oleh Yanti Komala Sari dari Fraksi Golkar.(fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Sepanjang 2020, DPRD Riau Inisiasi 8 Ranperda
Pemprov Riau Ajukan 10 Ranperda, 2 Disahkan
Tak Selaras dengan UU CK, Perda RTRW Mesti Diharmonisasi Kembali
DPRD Riau Sampaikan Rekomendasi Rancangan Perda Perubahan Nomor 10 Tahun 2002
Sosialisasi Perda, Hamdani : UMKM Solusi Cerdas Saat Krisis Keuangan Masa Pandemi

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter