Home  / Parlemen
Tak Hadir RDP, PT Duta Palma Dinilai Lecehkan Pemerintah
Selasa, 14 Juli 2020 | 04:27:22
fin/riaueditor.com
PEKANBARU, riaueditor.com - Ketua komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung SH mengaku kecewa atas ketidakhadiran PT Duta Palma Nusantara (DPN) dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP) yang digelar, Senin (13/7/20).

"Apa yang disampaikan masyarakat itu bahwa antara PT DPN dengan masyarakat Kuansing, ada yang tidak dilaksanakan. Pak Bupati sudah mencoba memfasilitasi. Namun seperti yang kita dengar tadi, PT DPN menawarkan hal yang tidak masuk akal", ujarnya.

Ia mengatakan, PT DPN katanya siap membangun kebun. Tapi masyarakat disuruh mencari lahan didalam HGU itu. Lahan masyarakat itulah yang tidak ada dalam HGU itu. Artinya tidak ada itikad baik PT. DPN.

Namun demikian kata Robin, agar ada keberimbangan dewan akan kembali melayangkan undangan 10 hari kedepan.

Hal senada juga dihngkapkan anģgota Komisi II DPRD Riau Marwan Yohanis.

Ia mengatakan, ketidakhadiran PT. DPN saat RDP merupakan bentuk pelecehan kepada pemerintah. Untuk itu jika sampai 3 kali diundang tak hadir, DPRD Riau merekomendasikan udāngan paksa.

"Jika undangan kita ke PT DPN tidak hadir, kita akan lakukan upaya paksa. Karena kita ingin menyelesaikan kasus dia. Supaya dia juga aman berusaha disini. Dan masyarakat juga disejahterakan, itu tujuan kita", ucap anggota Komisi II DPRD Riau Marwan Yohanis geram menyikapi PT DPN yang sudah diundang 10 hari sebelum RDP.

Politisi Gerindra itu mengatakan, dewan tidak bermaksud mengadili dan menyalahkan PT DPN. Tetapi DPN justru diminta agar berinfestasi dengan aman melalui cara-cara yang benar.

Untuk itu Marwan merekomendasikan kepada DPRD untuk melakukan undangan paksa.

"Ini bukan lagi pelecehan terhadap dewan, melainkan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Karena kami yang mengundang ini mewakili lembaga negara", tegas Marwan yang terlihat menahan emosi. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Banding Kandas, Perusahaan Pembakar Hutan di Jambi Dihukum Rp 590 M
Dinilai Cacat Hukum, Petugas Tetap Lakukan Eksekusi Lahan Sengketa Masyarakat dengan PT Wanasari Nusantara
DPRD Riau Tunggu Janji PT Duta Palma
5 Kesalahan dalam Memasak Daging yang Mesti Dihindari
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Panggil Pejabat Provinsi Riau

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter