Home  / Parlemen
Pemko Diminta Umumkan Nama Nama Penerima Bansos Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 | 16:27:14
Krismat Hutagalung STh
PEKANBARU, riaueditor.com - Salah satu pemicu terjadinya kericuhan terkait bantuan sosial (bansos) dampak covid-19, adalah tidak adanya  trasparansi. Untuk itu Pemko Pekanbaru diminta mengumumkan nama-nama warga penerima bansos secara terbuka.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD kota Pekanbaru, Krismat Hutagalung STh menanggapi keresahan sebagian warga yang tidak mendapatkan bansos, Selasa (19/05/20).

"Fakta di lapangan sampai saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih kesemrawutan data penerima bansos yang tidak tepat. Terus pemerataan pembagian dan berbagai keluhan lain", ucapnya.

Hal ini kata Krismat, juga diperparah dengan nilai nominal bantuan, meski dalam bentuk sembako berapa yang diterima oleh masyarakat. Ini yang membuat masyarakat kebingungan.

"Sebaiknya pemerintah menjelaskan kepada masyarakat, baik melalui Camat, Lurah RT, RW, supaya mereka dapat kepastian, Yang mana bantuan dampak covid-19, mana yang bantuan dari provinsi, mana yang bantuan dari pusat yang Rp 600 ribu", kata politisi Hanura Dapil Rumbai dan Rumbai Pesisir tersebut.

Dikatakan ketika ada masyarakat diprotes, mereka dihalang-halangi denga  alasan PSBB. Akan tetapi apa yang menjadi hak mereka tidak didapatkan.

Disisi lain kata penasehat fraksi Hanura Nasdem DPRD Pekanbaru,  sebenarnya PSBB ini momen yang tepat untuk menggalakkan gotong royong.

"Yang mampu cobalah berbagi dengan yang kurang mampu. Yang kurang mampu, katakan sudah nyampe di mana levelnya sekarang.  Kalau memang tidak makan, lapor cepat pada RT RW nya.Jadi semangat ini yang harus kita tumbuhkan supaya kita bisa keluar dari kondisi ini", katanya.

Krismat mengataan, kalau masalah dampak, semua line atau sektor terdampak oleh covid-19. Pesoalannya masalah mental. Jangan gara-gara ada bantuan lantas mengaku miskin.

Terkait transparansi pemerintah terhadap warga penerima bantuan, Krismat meminta setiap kelurahan membuat mading (majalah dinding)  berisi nama-nama warga penerima bansos per RT, RW.

"Sekarang banyak RT RW yang mengeluhkan keluarga mana penerima PKH. Siapa penerima bantuan non tunai. Soal ini sebenarnya kita sudah koordinasi dengan Pemko berulang-ulang", sebutnya.

Krismat pun mengaku, selaku wakil rakyat dirinya tak bisa membantu semua masyarakat secara merata baik yang tampak maupun tidak.

"Kalau kami harus memilih yang kami bantu, maafkan kami. Karena hal ini masalah kemanusiaan", imbuhnya. (fin)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Pekanbaru Ajukan Penambahan 2.000 Rapid Test ke Pemprov Riau
Muhadjir Ungkap Alasan Kartu Prakerja Tak Bisa Jadi Bansos
Enam Kampung dan Dua Kelurahan di Siak Terima BST Dari Kemensos
KPK Luncurkan Fitur JAGA Bansos
Ini Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SD Sampai SMK Saat Covid

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad