Home  / Parlemen
Suhardiman: 70 persen Perusahaan Perkebunan Bayar Pajak di Luar Riau
Selasa, 2 April 2019 | 11:33:27
ilustrasi
PEKANBARU, riaueditor.com - Sekitar 70 persen perusahaan perkebunan yang beroperasi di Riau disinyalir membayar pajak di luar Riau. Hal ini terungkap dalam hearing DPRD Riau melalui lintas Komisi III, IV dan V terhadap perusahaan perkebunan yang ada, baik kelapa sawit maupun HTI. 

Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby menjelaskan bahwa hearing dilakukan dalam rangka menertibkan keberadaan perusahaan, mengingat selama ini sekitar 70 persen perusahaan yang ada bayar pajaknya di luar Riau, apakah ke Sumatera Utara, Medan yang berplat BK, Jakarta plat B dan lainnya.

"Mereka berusaha di tempat kita, jalan yang hancur jalan kita. Jadi kita ingin melakukan penertiban secara terpadu mulai dari hulu hingga ke hilirnya. Maunya kita ada efek jera bagi yang tidak patuh sesuai aturan yang berlaku," jelas Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, Senin (01/04) usai hearing.

Dikatakan juga, penertiban akan dimulai dengan melihat izin usaha, Amdal, tanamannya, produk yang dihasilkan seperti CPO atau kayu hingga proses angkutannya. 

"Dari apa yang diusahakan itu, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, akan kita sikat. Untuk saat ini sudah ada sekitar 14 unit BB kendaraan angkutan perusahaan tersebut yang ditahan karena menyalahi aturan," jelasnya.

Ditambahkan politisi Hanura ini, ada opsi yang akan diberikan pada pemilik perusahaan yang ada. Kendaraan angkutan yang sudah terlanjur melebihi tonase untuk dikembalikan pada ukuran semula sesuai kapasitasnya. Sementara mengenai plat nomor kendaraan harus plat BM. 

"Begitu juga dengan NPWP perusahaan, wajib NPWP Riau. Sehingga bayar PPn, PPh, PBB perusahaan ke Riau. Selama ini tidak sebanding apa yang diberikan perusahaan tersebut terhadap kerusakan jalan yang terjadi," ungkapnya. (MCR)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Ikut Ajakan Waketum Gerindra Tak Bayar Pajak? Pidana Menanti!
Gubri Harap MoU Bersama KPK dan Ditjen Pajak Dapat Perbaiki Persoalan Hukum
Belum Ada Sinyal Pembayaran Kenaikan Gaji ASN
Kebijakan ‘Labil’ Pemerintah, Aturan Pajak e-Commerce Dicabut
Gubri Singgung Minimnya Kontribusi Perusahaan Sawit Terhadap Infrastruktur Jalan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad