Home  / 
Merunut RTRW Kabupaten Pelalawan
Oleh: H Abdullah, SPd, Anggota DPRD Pelalawan
Rabu, 15 Januari 2020 | 20:25:47
H Abdullah, SPd
Sudah dua pekan sejak berakhirnya pembahasan  Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan 2019-2039, menyisakan persoalan yang tidak mudah, sekaligus pro kontra terhadap hasil evaluasi KLHK yang lebih dari delapan tahun menjadi cerita dan konflik yang tak berkesudahan. 

Tulisan ini hanya ingin menjelaskan kronologis pembahasan RTRW tersebut yang menyentuh tiga periode DPRD Pelalawan. Periode 2009-2014, Periode 2014-2019, Periode 2019-2024. 

Berikut sekilas Kronoligis pembahasan RTRW sejak tahun 2011 lalu.

27 September 2011  : Rekomendasi Gubernur Riau tentang substansi Ranperda RTRW
15 November 2011  : Persetujuan Subsatansi dan kementrian PU
24 Desember 2013  : Rekomendasi BIG (Badan Informasi geospasial), terhadap Peta RTRW 2011 - 2031
18 Juni 2014  : Persetujuan DPRD Kab Pelalawan tentang Ranperda RTRW 2011-2031
20 Juni 2014  : Penyerahan kelengkapan berk as ranperda RTRW kepada Prov Riau
25 September 2017 : Paripurna pengesahan RTRW Provinsi Riau
20 Maret 2018  : Diundangkan Permen Agraria/BPN No 1 Thn 2018 Tentang Pedoman penyusunan rencana tata Ruang Wilayah provinsi, Kabupaten dan Kota
Mulai Maret 2018  : Periode baru penyusunan RTRW oleh TKPRD. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
8 Mei 2018  : Peng undangan Perda RTRW Prov Riau, No 10/ 2018
8 November 2018  : Konsultasi Publik I RTRW Kab Pelalawan
20 Desember 2018  : Konsultasi Publik I Ranperda RTRW Pelalawan
12 April 2019  : Rekomendasi BIG, tentang kesesuaian Peta dasar RTRW Pelalawan
17-21 Juni 2019  : TKPRD Membahas penyesuaian Ranperda RTRW Pelalawan
25 Juli 2019  : Konsultasi Publik II Ranperda RTRW Kab Pelalawan
19 Juli 2019  : Surat Bupati permintaan validasi KLHS (Kebijakan lingkungan Hidup Strategis) dan evaluasi RTRW
12 Agustus 2019  : Penyesuaian hasil koreksi penyandingan dengan perda RTRW Prov, BIG, dan penyesuaian nomenklatur dalam permen ATR/BPN No 1/2018
22 Agustus 2019  : Persetujuan kemenetrian ATR/BPN tentang penyesuaian penyandingan Ranperda RTRW dengan Permen ATR/BPN No 1 /2018
5 September 2019  : Rekomendasi Validasi KLHS RTRW Pelalawan dari DLHK Prov Riau
21 Oktober 2019  : Berkas Ranperda RTRW untuk evaluasi Gubernur dinyatakan lengkap
1 November 2019  : Pleno BIG, Pengesahan kesesuaian peta rencana RTRW
13 Desember 2019  : Pleno evaluasi Gubernur Riau
20 Desember 2019  : Pleno Konsultasi evaluasi RTRW di Dirjen Bangda Kemendagri
23 Desember 2019  : Rekomendasi persetujuan Gubernur Riau
30 Desember 2019  : Penjelasan Tenaga Ahli TKPRD tentang Evaluasi Ranperda RTRW Pelalawan
31 Desember 2019  : Berita Acara Evaluasi Ranperda RTRW Pelalawan.

Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan:

Pertama:  perdebatan tentang RTRW ini telah menghabiskan energi  yang tidak sedikit. Fikiran, waktu, tenaga, APBD, dan sebagainya. 8 tahun adalah waktu yang tidak sebentar jika hanya untuk melanjutkan fitnah dan saling cari kesalahan diantara anak bangsa.  
Barangkali ada oknum yang selalu saja mencari keuntungan ditengah polemik yang terjadi. Namun demikian, jangan terpancing, mari kita cari solusi bersama terhadap persoalan masyarakat dengan hati dan kepala dingin, sembari tetap mengutamakan rasa kebersamaan membangun kabupaten yang kita cintai ini.

Kedua:  Dari kronologis itu, tidak ada paripurna DPRD di akhir 2019 untuk pengambilan keputusan fraksi fraksi terhadap evaluasi maupun hasil revisi dan penyesuaian Ranperda RTRW tersebut. Bahwa Perda ini telah diparipurnakan tahun 2014, kemudian stuck selama empat tahun, berproses, hingga berujung hasil evaluasi KLHK yang sangat banyak perubahan dengan apa yang diparipurnakan DPRD 2014, diantara nya: 

- Kawasan Lindung, pada Ranperda RTRW 2014 sebesar 307,521.73 ha, berubah menjadi 144,555.81 ha. Berkurang sebesar 162,965.92 ha. 

- Hutan Produksi Tetap (HPT), pada Ranperda RTRW 2014 sebesar 466.701,92, berubah menjadi 607,601.63 ha. Bertambah sebesar 140,899.71 ha. 

- Kawasan Perkebunan Rakyat, pada ranperda RTRW 2014 sebesar 169,117.74 ha, berubah menjadi 94,834.90. berkurang sebesar 74,282.84 ha.

- Terdapat delapan desa masuk ke dalam kawasan hutan yaitu: Tanjung Kuo-Genduang, Kesuma (3 area), Segati kilo 60, Lubuk Kembang Bungo, Petodaan, Tambun, Rantau Baru Bawah, Lipai Bulan. Enam pertama telah masuk dalam outline Ranperda RTRW Provinsi Riau untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat agar dikeluarkan dari kawasan. 

Dua desa terakhir masuk dalam berita acara DPRD Pelalawan untuk diperjuangkan dikeluarkan dari kawasan. 

Sehingga pada tahapan ini, Ranperda RTRW hanya berupa berita acara hasil perubahan ataupun evaluasi dari kementrian yang perlu ditandatangani pimpinan DPRD. 

Selayaknya sebagai berita acara evaluasi ranperda yang telah diparipurnakan (Tahun 2014), terdapat konsekuensi jika pimpinan DPRD tidak menandatangani, yaitu tidak terdapatnya kepastian hukum terhadap kawasan budidaya (pemukiman, pertanian, perkebunan rakyat, dll) yang secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada pembangunan Kabupaten Pelalawan. 

Selain itu, sampai akhir 31 Des 2019, jika DPRD tidak menandatangani ranperda ini, maka penantian dan energi selama 8 tahun ini menjadi sia sia sebab mesti memulai lagi pembahasan dari langkah pertama dalam ketidakpastian apakah pemerintah pusat dan provinsi juga akan melakukan penyesuaian seperti 8 tahun terakhir. 

Ketiga: Ranperda RTRW Kab Pelalawan 2019-2039 telah menjadi Perda, dengan segala konsekwensinya. Yang mesti kita lakukan saat ini adalah memperjuangkan hak hak masyarakat yang tertuang dalam outline ranperda RTRW Prov Riau maupun dalam lampiran berita acara Hasil Evaluasi RTRW kab Pelalawan. 

Kita mesti bersatu padu melakukan pendataan hak hak masayarakat, hak adat, sungai, kawasan pemukiman, kawasan lindung, untuk kita perjuangkan hingga ke pemerintah pusat agar keseimbangan ekosistem, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menjadi suatu konsensus bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang harus dijaga.

Benarlah apa yang ditulis para Tetua: Apa tanda Melayu bertuah - Duduk tegaknya bermusyawarah. Apa tanda melayu beradat - Hidup di dalam musyawarah mufakat. Ambil segulung kue lumpia. Ditemani kopi, RTRW kite runut. Duduk temenung harimau tua. Melihat kambing mencabut jenggot.......

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Soal Kabar Minimnya APD, Jubir Gugus Tugas Covid-19 Pelalawan Angkat Bicara
APD Dinkes Pelalawan Dalam Pesanan, Dewan Minta Berdayakan UMKM Buat APD Standar
Update Covid-19 di Kabupaten Pelalawan, 2 Positif, 9 PDP dan 440 ODP, Berikut Rinciannya!!!
Bertambah, 2 Warga di Pelalawan Positif Terinfeksi Covid-19
Bertambah 3, Total Ada 6 PDP, 440 ODP Tersebar di 12 Kecamatan, Ini Rinciannya

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad