Home  / Opini
Berebut Merebut Blok Rokan
Sabtu, 20 Februari 2021 | 20:49:28
Hj. Azlaini Agus
PEKANBARU - Blok Rokan yang berada di Wilayah Kerja Migas Rokan (WK Migas Rokan), akhir-akhir ini telah menjadi topik pembicaraan yang hangat, mulai di Kedai Kopi Bengkalis, Kim Teng, sampai dalam diskusi-diskusi formal, seminar ataupun webinar, bahkan terakhir beberapa hari yang lalu Komisi VII DPR RI juga mengundang Gubernur Riau (yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau) dengan beberapa tokoh masyarakat Riau (baik yang benar-benar tokoh, maupun tokoh ecek-ecek alias tokoh kaki lima atau orang-orang yang tiba-tiba merasa jadi tokoh karena ingin meraup keuntungan bisnis pribadi atau kelompok di WK Migas Rokan tersebut.

Jika yang duduk membicarakan Kepentingan Daerah dan Masyarakat Riau di dalam WK Migas itu memang benar-benar tokoh yang memikirkan dan memperjuangkan daerah dan masyarakat Riau, pasti tidak ada perdebatan -- tidak ada masalah. Akan tetapi jika yang duduk berunding bahkan ikut dalam rombongan Wakil Gubernur Riau ke Komisi VII DPR RI adalah orang-orang yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Riau, padahal sejatinya kepentingan pribadi atau kelompok yang mereka gadang, ini memang masalah besar.

Bahwa masyarakat Riau punya hak untuk ikut terlibat mengelola kegiatan usaha di WK Migas Rokan, itu adalah suatu keniscayaan. Tetapi tentang siapa dan bagaimana keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat Riau dalam mengelola WK Migas Rokan tersebut, seyogyanya merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama di sektor industri migas. 

"Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika kepentingan masyarakat Riau di Blok Rokan diperjuangkan di luar koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena kelak akan menjadi bencana di kemudian hari."

Pengalaman di tahun 1998 ketika masyarakat Riau yang diwakili oleh Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) yang dibentuk oleh 25 komponen masyarakat Riau, memperjuangkan Bagi Hasil Migas untuk Riau. Ketika itu Presiden BJ Habibie langsung menyambut baik dan mendukung tuntutan masyarakat Riau tersebut. Akan tetapi, tuntutan itu baru dapat direalisasikan setelah keluarnya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah. 

Di dalam Undang-undang tersebut tuntutan masyarakat Riau atas bagi hasil migas tersebut di akomodir. Gubernur Riau Saleh Djasit membentuk Tim UNRI-UIR (yang terdiri dari akademisi dan cendekiawan) untuk menyusun pokok-pokok pikiran masyarakat Riau terhadap RUU Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah. 

"Jadi bagaimana pun keras dan ketatnya tuntutan masyarakat tentang suatu hal, tetap saja harus ada payung hukum yang mengakomodir tuntutan tersebut, barulah suatu tuntutan/perjuangan masyarakat dapat diwujudkan."

Begitu pula pengalaman masyarakat Riau di tahun 2000 menuntut hak masyarakat Riau untuk mengelola CPP Blok yang kontraknya berakhir pada tahun 2002. Waktu itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas masih dalam dalam pembahasan, tetapi Gubernur Riau Saleh Djasit membentuk Tim Migas Riau untuk melakukan kajian Hukum tentang hak masyarakat daerah untuk ikut mengelola industri migas, Tim Migas Riau juga menyusun masukan pokok-pokok pikiran terhadap Draf RUU Migas.

Hampir 60% pokok-pokok yang disampaikan oleh masyarakat Riau di akomodir di dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas. Hasil kajian Tim Migas Riau bersama Dewan Pakar Daerah Riau yang melakukan kajian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut sektor pertambangan migas sejak zaman kolonial Belanda, menemukan sejumlah ketentuan yang menguatkan tuntutan masyarakat Riau untuk mengelola Coastal Pekanbaru Plan (CPP) Blok, bahkan ketentuan tentang PI 10% pun sudah ada waktu itu, meskipun belum diakomodir di dalam Undang-undang Migas.

Hanya saja tokoh-tokoh Siak tidak menjadikan PI 10% menjadi bagian yang diperjuangkan, mereka hanya berebut mengelola, tetapi tidak merebut penguasaan saham. Padahal PI 10% di CPP Blok sudah menjadi bagian yang diperjuangkan oleh masyarakat Riau yang dimotori oleh FKPMR Tahun 2000-2001.

Lalu, bagaimana dengan perjuangan masyarakat Riau dalam Blok Rokan...

Berbicara tentang WK Migas Rokan, setidaknya ada 5 peluang yang harus diperjuangkan dan direbut oleh masyarakat Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

Pertama: Tentang Participating Interest 10 % untuk daerah

a. PI 10% untuk BUMD merupakan langkah reformasi di bidang industry migas dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang migas, dan mandatory peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Migas. (Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2005 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas)

b. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan (PP No. 35 Tahun 2004 terakhir diubah dengan PP No. 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, dan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% pada WK Migas Bumi), dijelaskan bahwa PI 10% untuk daerah diberikan melalui mekanisme di mana Pemda mengajukan BUMD kepada Pemerintah.

c. Gubernur mengkoordinir Bupati/Walikota, menyiapkan dan menunjuk BUMD penerima PI 10%. (Pasal 4 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016)

d. Pembagian persentase keikutsertaan saham Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota pada BUMD yang ditunjuk, didasarkan atas pelamparan reservoir cadangan Migas pada masing-masing Kabupaten/Kota yang akan diproduksi. (Pasal 5 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016)

e. Setiap BUMD hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk 1 (satu) Wilayah Kerja. (Pasal 7 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016)

f. Jangka waktu untuk penyiapan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10% paling lama 1 (satu) tahun kalender sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas kepada Gubernur. (Pasal 8 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016)

g. Kontraktor (Pertamina) membiayai terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD. Pengembalian pembiayaan kepada Kontraktor dilakukan tiap tahun tanpa bunga dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD. (Pasal 12 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016)

h. Kepemilikan saham BUMD dan PI 10% tidak bisa diperjualbelikan/dialihkan/dijaminkan. (Pasal 16 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016)

Kedua: Tentang Peluang Kerjasama Business to Business (Joint Operasional)

a. Sebagaimana ketentuan regulasi yang ada, Pertamina sebagai Kontraktor KKKS minimal menguasai 51% saham perusahaan operator (Pasal 15 Permen ESDM RI No. 23 Tahun 2018), sedangkan 49% sisanya dapat dikerjasamakan secara Business to Business.

b. 49% inilah ruang gerak untuk daerah (yang harusnya dan diprioritaskan untuk BUMD) bernegosiasi dengan Pertamina.

c. Keikutsertaan BUMD sebagai operator merupakan upaya transformasi pengetahuan (knowledge transformation) dan transformasi teknologi (technology transformation) bagi daerah (BUMD dan SDM Melayu Riau) dalam penguasaan teknologi dan operasionalisasi industri migas.

Ketiga: Tentang Potensi / Peluang Usaha bagi Pelaku Usaha Daerah

a. Proses/kegiatan pengadaan barang/jasa dalam operasionalisasi WK Migas Rokan, seharusnya menjadi potensi dan peluang usaha bagi pelaku usaha daerah dan masyarakat Riau.

b. Penglibatan pelaku usaha daerah dan masyarakat Riau dalam proses/kegiatan pengadaan barang/jasa, dapat sekaligus sebagai sarana menumbuh-kembangkan pelaku usaha/UMKM (wirausahawan) daerah Riau, terutama di kalangan masyarakat Melayu Riau.

Keempat: Tentang Kesempatan / Lapangan Kerja untuk Putra Daerah Riau

a. Putra Melayu Riau sepatutnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan diprioritaskan untuk direkrut menjadi tenaga kerja pada operasionalisasi WK Migas Rokan. (Pasal 82 PP No. 35 Tahun 2004)

b. Keterlibatan Putra Melayu Riau dalam aktivitas pengelolaan WK Migas Rokan, sekaligus sebagai sarana pelatihan (training ground) dan profesional di bidang industri migas.

Kelima: Tentang Alih Kelola Aset

Fasilitas pendukung operasional WK Migas Rokan yang pernah dipergunakan oleh PT Chevron Pasific Indonesia, antara lain Kompleks Perkantoran, Rumah Sakit, Sarana Rekreasi dan Olahraga maupun aset-aset lain yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional (core business) WK Migas Rokan, layak untuk diambil-alih dan dioptimalkan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Riau dan/atau BUMD Riau.

Lalu bagaimana dengan issue tentang Badan Usaha Milik Adat (BUMA) milik Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang sudah mengadakan kenduri karena sudah disetujui ikut dalam Blok Rokan? Jawabannya sederhana saja, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan hukum (termasuk juga ketentuan AD/ART LAM Riau, dan Perda Prov Riau No. 1 Tahun 2012 Tentang LAM Riau), siapa pun dapat ikut melalui proses tender.

Satu hal yang menjadi catatan bahwa hanya BUMD Provinsi Riau yang diberikan hak privilege oleh peraturan perundang-undangan baik untuk mengelola PI 10% maupun untuk Business To Business.(*)

Oleh: Hj. Azlaini Agus, (Tokoh Masyarakat Riau, Dosen FH UIR, Anggota DPR RI 2004-2009 dan Wakil Ketua Ombudsman RI 2010-2014)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Pertamina: Blok Migas Rokan Bakal Dongkrak Ekonomi Riau
Ini Ancang-Ancang Pertamina Ambil Alih Kelola Blok Rokan
Pemprov Riau Berharap PT Riau Petroleum Raih PI 10 Persen di Blok Rokan
Plh Sekdaprov Riau Hadiri Workshop Eksekutif dan FGD Teknis Perizinan Alih Kelola Wilayah Kerja Rokan
PLN Penuhi Kebutuhan Tenaga Listrik dan Uap Blok Rokan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter