Home  / Opini
Gurihnya Dinasti Politik
Sabtu, 21 Desember 2019 | 10:52:45
Foto : VIVAnews/Dwi Royanto
Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, berorasi di hadapan para pendukungnya usai mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 12 Desember 2019.
Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, akhirnya resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo untuk Pilkada 2020. Sebelum mendaftarkan diri, Gibran mendatangi kediaman eyang putrinya, Sudjiatmi Notomihardjo, di kawasan Kampung Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Ia datang meminta restu.

Hari berikutnya, Kamis, 12 Desember 2019, putra pertama Presiden Jokowi ini berangkat menuju kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Didampingi sekitar 1.000 pendukungnya, Gibran menyampaikan permohonan agar diberi restu dan mendapat dukungan dari warga Solo. 

"Saya mohon doa restu dan dukungan agar saya diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota melalui DPD PDIP Jateng," ujar Gibran kepada awak media.

Di Medan, Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi, juga mendaftarkan diri ke DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Medan. Bobby mengaku sangat siap, dan Presiden Jokowi juga tak mempersoalkan pilihannya. Menurut Bobby, mertuanya itu tak pernah mempersoalkan pilihan anak dan menantunya. Jokowi membebaskan, apakah anak atau menantunya ingin jadi PNS, profesional, pengusaha, atau politisi.

"Kalau masalah restu, Pak Jokowi terserah saja. Jadi memang tidak pernah menekan," ujarnya.

Kepada wartawan, Jokowi juga meminta agar memberitakan dengan cermat. Ia meminta wartawan bertanya langsung ke anak-anaknya, karena itu adalah keputusan mereka. Jokowi juga memastikan, Pilkada adalah kompetisi, yang bisa menang, juga bisa kalah. Jadi rakyat yang akan memilih siapa yang mereka kehendaki.

Siapapun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," ujar Jokowi.

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga mengatakan tak ada yang bisa menghalangi hak politik seseorang selama tidak melanggar ketentuan undang-undang. Ia memastikan Istana tak akan ikut campur dalam proses tersebut, meski ada anak dan menantu presiden yang ikut dalam kontestasi pilkada.

Bobby Nasution mendaftar sebagai bakal calon di Pilkada Medan

Bobby dan Gibran mengaku berangkat dengan semangat yang sama. Keduanya mengatakan ingin membangun kota tempat tinggal mereka agar bertambah maju dan menyejahterakan warganya. Tapi, pendapat yang tak setuju mengatakan, apa yang dilakukan Gibran dan Bobby, dan sikap Jokowi yang tak menahan keduanya jadi terasa sebagai sebuah upaya untuk membangun dinasti politik.

Dinasti Politik, Sejak Soekarno hingga Kini

Gibran dan Bobby hanya satu contoh dari dinasti politik yang bertebaran. Bedanya, Gibran dan Bobby baru mencalonkan diri dan belum menggenggam jabatan.

Tapi, menurut Dini Suryani, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, apa yang sedang dilakukan oleh Gibran dan Bobby sudah bisa disebut sebagai dinasti politik.

"Karena yang dimaksud dengan politik dinasti adalah di mana ada sebuah keluarga yang memonopoli kekuasaan politik dan jabatan publik dari generasi ke generasi dan menggunakan jabatan publik," ujarnya kepada VIVAnews, Kamis, 19 Desember 2019.

Menurut Dini, sah-sah saja jika Gibran dan Bobby memiliki ketertarikan politik, tapi sebaiknya dilakukan ketika Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai presiden.  Apalagi, sebenarnya di Solo, PDI Perjuangan sudah memiliki calon yang kuat dan memang sudah mengabdi kepada partai sekian lama dengan track record yang jelas di dunia politik.

Tetapi, ujarnya, partai hari ini sangat pragmatis, jika ada kemungkinan elektabilitas Gibran (dan Bobby) yang semakin meningkat, bukan tidak mungkin calon yang sudah disiapkan sebelumnya akan digantikan oleh anak-anak presiden ini.

Menurut Dini, dinasti politik sudah berkembang sejak klan Soekarno yang mewariskan Megawati, Sukmawati, dan Guruh Soekarnoputra hingga Puan Maharani. Lalu, ada klan Soeharto yang mewariskan seluruh anaknya dalam dunia politik, juga klan Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya trah mantan presiden, politisi yang melanggengkan politik dinasti juga terjadi. Amien Rais dengan Hanafi dan Hanum Rais, juga Surya Paloh dan Prananda Surya Paloh.


Menurut Dini, apa yang dilakukan para pemimpin negara itu, juga pejabat lainnya adalah politik dinasti. "Karena yang dimaksud dengan politik dinasti adalah di mana ada sebuah keluarga yang memonopoli kekuasaan politik dan jabatan publik dari generasi ke generasi dan menggunakan jabatan publik," ujarnya.

Kecenderungan politik dinasti terjadi di banyak wilayah, tak sedikit kepala daerah yang memberi kesempatan pada anggota keluarganya untuk memiliki jabatan di berbagai lini pemerintahan juga di legislatif.  Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pernah menyampaikan, ada 48 calon legislatif periode 2019-2024 yang mungkin menciptakan dinasti politik di partai politik, kepala daerah, dan di parlemen.

Formappi menunjuk politik dinasti yang terjadi di Bontang, Kalimantan Timur. Di Bontang, Ketua DPRD Andi Faisal Sofyan Hasdam dan Wali Kota Neni Moerniaeni adalah anak dan ibu. Sebelumnya, ayah Andi yaitu Sofyan Hasdam juga pernah memegang jabatan sebagai Wali Kota Bontang selama dua periode
atau 10 tahun.

Contoh lainnya adalah di Blitar. Dua istri Wakil Bupati Blitar dilantik menjadi Kepala Desa (Kades). Halla Unariyanti menjabat sebagai Kades Desa Bendosewu, Kecamatan Talun dan Fendriana Anitasari menjabat sebagai Kepala Desa Wonejo untuk periode kedua, juga di Kecamatan Talun. Keduanya adalah istri dari Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo.


Di Banten, siapa yang tak kenal bagaimana keluarga Haji Tubagus Chasan, ayah dari Ratu Atut Chosiyah yang menguasai nyaris seluruh pemerintahan di wilayah mereka. Suami Atut, adik-adiknya, iparnya hingga ibu tiri Atut bergantian mengisi jabatan sebagai Gubernur, anggota DPRD, bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Tahun 2018, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun, yang merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara ditangkap KPK karena terlibat kasus suap. Anak dan ayah itu diduga menerima suap di proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari tahun 2017-2018. Di Kutai Kartanegara, Syaukani Hassan Rais mewariskan posisi Bupati Kukar kepada anaknya, Rita Widyasari. Namun, akhirnya keduanya ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi.

Di Bangkalan, Madura, politik dinasti juga terjadi. Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, menjabat sebagai bupati selama 10 tahun mulai 2003 hingga 2013. Ketika Fuad turun jabatan, posisinya digantikan oleh anaknya sendiri, Makmun Ibnu Fuad. Tahun 2014, Fuad terpilih menjadi anggota DPRD Bangkalan dan dilantik oleh anaknya sendiri. Ia kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD tahun 2014-2019.

Rugikan Publik

Keputusan Gibran dan Bobby maju dalam Pilkada 2020 menjadi perbincangan hangat. Secara regulasi, memang tak ada larangan anak dan menantu presiden untuk ikut dalam Pilkada saat orangtua mereka menjabat. Tapi, melanggengkan kekuasaan melalui lingkaran keluarga menjadi cibiran publik karena Jokowi selama ini seolah menjadi tokoh yang tak melibatkan anggota keluarga dalam lingkaran kekuasaan.

(vivanews.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Munarman FPI: Jokowi Bangun Dinasti Politik di Solo dan Medan
Novel Baswedan Laporkan Balik Dewi Tanjung Hari Ini
LPSK: Novel Korban, Tak Bisa Dituntut Pidana dan Perdata
Polisi Dalami Laporan Dugaan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel Baswedan
Novel Baswedan Dipolisikan, KPK: Ada Orang Bertindak di Luar Rasa Kemanusiaan

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad