Home  / Nasional
Jubir Benarkan Ketua KPK Firli Bahuri Keluarkan SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs
Selasa, 11 Mei 2021 | 21:07:33
Juru Bicara KPK, Ali Fikri memberikan keterangan terkait OTT di Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Keenam tersangka tersebut adalah Sidoarjo Saiful Ilah, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto, Sanadjihitu Sangadji dan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. (merdeka.com/Dwi Narwoko)
JAKARTA - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri membenarkan Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK itu berisi tentang pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dinonaktifkan sementara.

Ali mengatakan, SK tersebut telah disampaikan kepada 75 pegawai yang tak lolos menjadi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Novel Baswedan.

"Hari ini, KPK telah menyampaikan salinan SK tentang Hasil Assessment TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 Pegawai yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," ujar Ali dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Ali menyatakan, dalam SK tersebut, 75 pegawai yang tak lolos TWK diperintahkan agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan. Namun, Ali tak menjelaskan rinci sampai kapan 75 pegawai itu dinonaktifkan.

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural," kata Ali.

Ali mengklaim penyerahan tugas dari 75 pegawai kepada atasan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

"Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," kata Ali.

Rincian Isi SK

Sebelumnya, Firli mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK itu ditandatangani sendiri oleh Firli dan ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK yang tersebar terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Selengkapnya di liputan6.com >>>>>>>>>

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Disebut Komnas HAM Tak Bisa Jawab TWK Inisiatif Siapa, Ini Kata Wakil Ketua KPK
Komnas HAM: Ada Berbeda Pandangan Pimpinan KPK Nurul Ghufron dan BKN Terkait
Kepala BKN: Informasi Proses TWK Pegawai KPK Jadi Rahasia Negara
Kementerian PANRB Imbau Masyarakat Waspadai Beredarnya Surat Palsu Pengangkatan Honorer
Komnas HAM Sudah Kirim Surat Panggilan ke Firli soal TWK KPK

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter