Home  / Nasional
Kominfo: UU ITE Tak Berangus Kebebasan Berpendapat Masyarakat
Senin, 19 Oktober 2020 | 17:44:48
(ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Ilustrasi. Kemenkominfo menyebut UU ITE tidak memberangus kebebasan berpendapat, tapi sebagai rambu
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan UU ITE tak akan memberangus kebebasan berpendapat masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan, UU ITE ada untuk menjaga ketertiban ruang digital di Indonesia.

Ia mengungkap tidak ada sedikitpun upaya pemerintah untuk memberangus kebebasan berpendapat masyarakat di ruang digital.

"UU ITE  ini adalah untuk membuat ketertiban. Tidak sedikitpun soal pemberangusan. Coba dilihat sebagai jalan raya tanp rambu-rambu, maka akan ada tabrakan dan membuat macet," kata Semuel dalam konferensi virtual, Senin (19/10).

Sebelumnya, Executive Director SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, saat ini terdapat banyak pasal karet dalam UU ITE. Pasal-pasal itu dianggap sudah melenceng jauh dan mengebiri hak-hak digital warga.

Di sisi lain, Semuel mengakui banyak tuntutan pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Terkait pencemaran nama baik tersebut, itu adalah permasalahan antar masyarakat, bukan pemerintah dengan masyarakat.

"Kalau yang sering diangkat  adalah pasal 27 ayat 3, itu adalah permasalahan antar masyarakat. bukan permasalahan antara pemerintahan dengan masyarakat," tutur Semuel.

Lebih lanjut, Semuel mengatakan pemerintah melalui polisi baru akan mengambil tindakan hukum apabila konten di media sosial tersebut sudah dianggap menimbulkan keonaran meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

"Tapi kami lebih senang melakukan literasi dan melakukan pendidikan pada masyarakat. Contohnya apabila hoaks kita stempel, dengan ada stempel ini masyarakat jadi bisa bandingkan," kata Semuel.

Dorongan agar UU ITE direvisi juga muncul setelah sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap aparat kepolisian lantaran diduga melanggar UU ITE.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendesak UU ITE segera direvisi. Pasal-pasal dalam UU tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi.

(CNNINdonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Intip Sejumlah Perubahan Aturan Pajak di UU Cipta Kerja
BEM UGM Boikot Acara Kampus Bertendensi Dukung UU Ciptaker
Cegah Kriminalitas C3, Polsek Ukui Galakan Patroli Ditempat-tempat Rawan Kejahatan
PGI Soal RUU Minol: Apa-apa Dilarang, Kapan Dewasa?
Sayonara! Dari Bir Sampai Wine Bakal Dilarang di RI

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter