Home  / Nasional
Kemarahan Jokowi & Ketakutan Menteri Cairkan Anggaran
Senin, 29 Juni 2020 | 18:20:59
(Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers mengenai APBN KiTa
"Saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya biar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya."

"Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53%, coba. Uang beredar di masyarakat itu ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi."

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti ini."

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan. Ini harus extra ordinary harusnya 100 persen."

Itulah penggalan kata-kata yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan 18 Juni 2020 itu.

Jokowi marah dan kesal atas penanganan Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu hal yang terkesan para Menteri lamban entah dalam proses pencairan anggaran dan belanja semata mata bukan karena tidak ada uang.

"Alasan nggak punya uang itu enggak. Sudah di-secure. Masing-masing lembaga merasa mereka harus akuntabel dan hati-hati. [...] Karena like it or not, everybody merasa khawatir," papar Sri Mulyani di Gedung DPR saat Rapat bersama Komisi XI, Senin (29/6/2020).

Menurut Sri Mulyani, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu kepada seluruh rakyat. Sehingga peraturan pun harus sesuai.

"Agar tidak jadi masalah akuntabilitas itu makanya trade off-nya lama."

Sri Mulyani mengatakan dalam rapat kabinet telah mendapatkan banyak masukan dari Jaksa Agung, BPK, sampai KPK. Selain itu diskusi dengan LKPP dan auditor juga dilakukan.

"Penggunaan APBN akan dicoba lagi lebih cepat namun sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu Kemenkeu juga terus berupaya mendukung penuh pemulihan ekonomi nasinal melalui skema pencairan anggaran yang mudah," tegasnya.

(CNBCIndonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Jokowi Titahkan Kepala Daerah Segera Realisasikan Belanja
HUT RI, Jokowi Bagi-bagi Rp2,4 Juta untuk 12 Juta UMKM
Ini Syarat Dapat Bantuan Rp 600 Ribu Dari Jokowi
Polemik Bandingkan Jokowi dengan SBY Diminta Dihentikan
Jokowi Beri Rp 600.000 ke Pegawai Bergaji Rp 5 Juta ke Bawah!

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad
free web site hit counter