Home  / Nasional
BPH Migas Kumpulkan 70 Bupati Demi Komitmen Izin BBM 1 Harga
Rabu, 29 Januari 2020 | 20:11:43
Foto: M. Fanshurullah Asa. (Dok Migas)
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumpulkan 70 Bupati dan Badan Usaha Penugasan P3JBT dan P3JBKP dalam rangka koordinasi kesiapan dan komitmen penyaluran BBM 1 harga. BPH Migas juga memastikan semua Bupati siap melancarkan realisasi BBM 1 harga agar bisa sesuai dengan target.

"BPH Migas akan terus berkomitmen untuk mengawal pembangunan penyaluran BBM 1 harga mulai 2020-2024 sebanyak 330 lokasi. Sehingga sampai dengan akhir 2024, akan terbangun penyalur 500 lokasi. Tahun ini sendiri lokasi BBM 1 harga akan tersebar di 83 kecamatan," kata Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa, Rabu (29/02/2020).

BPH Migas juga mengungkapkan tantangan dalam merealisasikan BBM 1 harga di wilayah 3T (Terdepan, terluar, dan tertinggal). Apalagi target dari pemerintah untuk BBM 1 harga untuk tahun ini mencapai 83 kecamatan, sehingga bisa mencapai 500 titik bbm 1 harga pada 2024.

Komite BPH Migas M Ibnu Fajar mengatakan banyak kendala perizinan di tingkat pemerintah daerah, ataupun tata ruang wilayah yang tidak sesuai. Bahkan ada juga karena ini beberapa pengusaha yang mundur dari kesepakatan.

"Untuk itu kami minta seluruh Bupati dan kepala daerah untuk berkomitmen membangun penyalur BBM di wilayah masing-masing. Untuk itu BPH Migas dan kepala daerah menandatangani komitmen untuk mencapai 83 titik BBM satu harga," kata Ibnu, Rabu (29/01/2020).

Selain perizinan masalah yang paling sering dihadap adalah kendala distribusi karena kondisi geografis di wilayah 3T, yang menghambat akses menuju lokasi. Kedua, kendala ketersediaan BBM yang berkaitan dengan badan usaha penerima penugasan yakni Pertamina dan AKR Corporindo.

Ketiga, lokasi penyalur BBM satu harga, sehingga butuh bantuan dari pemerintah daerah untuk mempercepat perizinan. Tahun ini BPH Migas menargetkan 83 lokasi penyalur BBM 1 harga. Adapun 83 lokasi ini mencakup 13 kecamatan di Sumatera, 13 di Kalimantan, 17 di Bali, 5 di NTB, dan 16 di NTT, 22 di Sulawesi dan Maluku, dan 14 kecamatan di Papua.

(cnbcindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
Cek Harga Sembako, Ini Yang Dikatakan Babinsa Koramil 10 Kunto Darussalam
SMAN 1 Kepenuhan Raih Terbaik 1 di Lomba Cerdas Tangkas Matematics Exhibition III 2020
Gubri Harapkan Laporan Tahunan 2019 Jadi Bahan Evaluasi
Mohon Maaf PNS, Usulan Pensiun Dapat Rp 1 M Itu Salah Kutip!
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Riau Tumbuh 2,91%

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad