Home  / Nasional
Ini 5 Hal Prioritas Jokowi di Kekuasaan Jilid II
Senin, 21 Oktober 2019 | 10:19:35
ist.
Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin
JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 setelah menerima pelantikan yang dilaksanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Minggu (20/10/2019).

Di periode kepemimpinannya, ia menyampaikan setidaknya 5 hal yang menjadi prioritas pemerintahan dalam pidato kenegaraan pertamanya sebagai kepala negara.

Pertama, adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama saat memasuki era kemajuan teknologi dan informasi.

"Membangun sumber daya manusia yang trampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent global bekerjasama dengan kita," kata Jokowi di gedung parlemen.

"Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu 'endowment fund' yang besar untuk manajemen SDM kita."

Prioritas kedua, Jokowi memastikan akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi untuk mempermudah akses ke kawasan wisata.

"Yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat," jelasnya.

Ketiga, pemerintah berjanji bahwa segala bentuk kendala regulasi akan disederhanakan. Jokowi pun mengaku sudah memiliki strategi untuk memangkas hambatan yang selama ini menjadi biang kerok atau yang selama ini dikenal dengan Omnibus Law.

"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Ombnibus law,"

"Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," tegas Jokowi.

Keempat, Jokowi akan melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan, tegasnya, akan menjadi hal yang diprioritaskan. Ada pula perampingan di pos kementerian.

"Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan," katanya.

Kelima, yaitu transformasi ekonomi. Jokowi tak ingin lagi Indonesia terus menerus ketergantungan pada sumber daya alam. Indonesia, perlu meningkatkan daya saing di sektor manufakfur dan jasa.

"Yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Namun, yang menjadi sorotan sebagian pihak adalah agenda pemberantasan korupsi tidak disebut dalam pidato kenegaraannya. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz tidak terkejut dengan kenyataan ini. Dia memprediksi, pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga penegak hukum bakal terus menjadi anak tiri dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin nanti.

"Bagi kami tidak mengagetkan karena pengabaian isu hukum dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali hal ini terjadi. Salah satunya dalam pidato kemenangan Jokowi di Sentul 14 Juli 2019, yang juga tidak menyinggung pemberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintah," tutur Donal dilansir Detikcom.

(CNBCINDONESIA.COM)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
LSI Denny JA: Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi Menurun
Ultimatum Jokowi ke Penegak Hukum: Jangan Gigit yang Benar!
Pemerintahan Jokowi Luncurkan Portal Aduan Khusus PNS Radikal
Terungkap, Petral Jadi Kasus Besar di KPK yang Jokowi Tunggu!
Tambah Wamen, Siasat Jokowi Redam Gejolak Koalisi

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad