Home  / Nasional
Dua Kali Sri Mulyani Ungkap Soal Pengkhianat, Siapa Dia?
Sabtu, 5 Oktober 2019 | 13:05:26
ist.
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini sangat akrab dengan kata pengkhianat. Tidak hanya sekali, setidaknya sudah dua kali kata-kata itu diucapkan Sri Mulyani dalam waktu berdekatan.

Pertama, saat menyambangi PKN STAN pada hari Minggu (29/9/2019) lalu. Saat itu ia hadir sebagai pembicara utama dalam acara Dinamika (Studi Perdana Memasuki Kampus) yang tahun ini mengambil tema Kebudayaan Indonesia.

Dalam sambutannya, ia kembali menekankan agar semua yang telah lulus dan masuk sebagai mahasiswa di PKN STAN untuk tidak menghianati negara. Apalagi seluruh biaya selama menempuh pendidikan di PKN STAN akan dibiayai oleh negara.

Berikut pernyataan Sri Mulyani saat meminta mahasiswa/i PKN STAN untuk tidak mengkhianati bangsa:

Kalian sekolah di PKN STAN dibiayai oleh negara yang berasal dari uang rakyat. Jadi jangan pernah kalian pernah menjadi penghianat Republik Indonesia. Jangan pernah!

Kalian harus berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan janji kepada saya, karena kalian semua sudah merupakan anak yang sah dari Republik Indonesia.

Jadilah pemersatu, jadilah perekat, jadilah orang-orang yang membentuk institusi yang senantiasa menjaga Republik Indonesia.

Jangan pernah lelah mencintai Indonesia!

Kata Pengkhinat kepada Direktur BUMN yang Terciduk KPK

Terbaru, Sri Mulyani melontarkan kata pengkhianat terhadap Direktur sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ketahuan melakukan tindakan korupsi.

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat bahkan hingga direktur utama BUMN terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mayoritas penyebabnya adalah karena masalah suap.

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani Indrawati, memberikan komentar pedas, apalagi BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam komentarnya, Sri Mulyani menyatakan, para pejabat yang terciduk KPK ini adalah pengkhianat, dan mereka menghancurkan reputasi BUMN di mata masyarakat. Saat ini, menurut Sri Mulyani, masyarakat sangat perhatian dan bersatu soal masalah korupsi.

Berikut petikan pernyataan Sri Mulyani terkait korupsi di tubuh BUMN, Jumat (4/10/2019):

Sejumlah Dirut BUMN terciduk KPK, bagaimana anda melihat hal ini?

Ya kita di semua lini ya pengelolaan keuangan negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, sikap integritas itu merupakan suatu elemen yang luar biasa penting. Karena kita mengelola suatu aset dan keuangan negara yang sangat besar. Jadi dengan bertambahnya volume APBN dan meningkatnya jumlah aktivitas BUMN, kita berharap bahwa seluruh profesional-profesional yang mengelolanya makin meningkatkan integritasnya, bukannya makin tergoda ya terhadap apa yang mereka lihat sebagai suatu aset atau kekayaaan atau kekuasaan. Itu bukan uang kita, itu uang rakyat.

Saya rasa upaya yang dilakukan baik itu oleh korporasi atau BUMN di bidang pemerintah kita perlu untuk terus memperkuat, pertama internal control mereka, karena seperti yang saya lihat di Kemenkeu, setiap kali ada suatu kejadian itu pertanyaan pertama kenapa di dalam sistemnya tidak bisa dideteksi.

Karena berharap itu sesuatu yang perlu diperkuat. Peranan dari kita masing-masing kepatuhan internalnya, bahkan sampai Irjennya. Di korporasi pasti ada itu, apakah itu dalam boardnya, dewan komisionernya, mereka harus makin memperkuat tata kelolanya. Sehingga ini sifatnya bukan menjadi sesuatu yang sifatnya repetitif atau menimbulkan persepsi seolah-olah semua institusi sama. Ini kan merupakan reputasi yang berat, buat mereka jujur, yang komit, itu merupakan sesuatu pengkhiatan kan. Jadi mereka merasa apa yang mereka lakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya, hanya karena banyak kejadian di antara BUMN, sehingga semua orang menganggap semuanya buruk.

Itu adalah sesuatu yang saya sebut selama ini Kemenkeu pun kalau ada kejadian seperti itu saya menganggap itu suatu pengkhianatan. Karena kita juga melihat banyak profesional-profesional yang benar-benar komit, mereka yang ingin melakukan hal yang baik. Mereka juga ingin melakukan sesuai dengan apa yang mereka anggap menjunjung profesionalitas dan kejujuran. Dan mayoritas mereka ini yang pasti sangat kecewa dan tersakiti dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu. Oleh karena itu, internal control memang harus disiapkan, corporate governance yang berdasarkan azas-azas transparansi akuntabilitas, cek and balance itu seharusnya betul-betul ditingkatkan dan saya rasa mestinya kita belajarlah dari situasi. Masyarakat kan betul-betul kalau masalah korupsi itu mereka bersatu, mereka against corruption, jadi kita semua juga mesti meningkatkan.

(cnbcindonesia.com)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.riaueditor.com
BERITA TERKAIT:
PPP Sebut KPU ‘Genit’ soal Aturan Eks Koruptor Dilarang Jadi Caleg
KPU Minta Dokumen ke KPK Tentang Daftar Nama Mantan Koruptor
Wacana KPU Larang Napi Korupsi Nyaleg, Jokowi: Konstitusi Memberikan Hak!
80 Koruptor Dapat Remisi Natal
Dewan Jenderal, Sukarno, Aidit dan Pengkhianatan G30S/PKI

Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU
Karirpad